Amazon Deals

Wednesday, August 3, 2011

AMERICA INVOLVEMENT IN INDONESIA AND SORROUNDINGS / KETERLIBATAN AMERIKA DI INDONESIA DAN SEKITARNYA

AS Tingkatkan Keterlibatannya dalam ASEAN

Aulia Akbar
Sabtu, 23 Juli 2011 10:15 wib

JAKARTA -  Amerika Serikat (AS) berupaya meningkatkan keterlibatannya dalam
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).  Tujuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan bilateral memperluas keterlibatannya dalam lembaga-lembaga multilateral.

Selain itu, AS juga memberikan pendanaan serta keahlian untuk berbagai macam program dalam rangka mendukung tiga pilar ASEAN. Demikian seperti dikutip dari Siaran Pers Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Sabtu (23/7/2011).

Berikut ini adalah bukti keterlibatan AS dalam ASEAN dalam beberapa tahun terakhir ini terhadap ASEAN.

Keterlibatan Pejabat Tinggi AS :

•    Presiden AS Barack Obama akan mewakili Amerika Serikat untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh KTT East Asia Summit November mendatang di Bali. Presiden Obama juga akan memimpin pertemuan ASEAN-United States Leaders Meeting.

•    Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton telah mewakili AS pada ASEAN Post-Ministerial Conference, ASEAN Regional Forum serta pertemuan tingkat menteri KTT East Asia Summit.

•    AS menyelenggarakan dialog ASEAN-United States Dialogue yang ke-24 pada bulan Juli, yang merefleksikan sejarah panjang kemitraan ASEAN-AS.

•    Pada Oktober 2010, Menteri Pertahanan AS saat itu, Robert Gates, turut serta pada pembukaan pertemuan menteri pertahanan ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus dalam rangka mengembangkan kerja sama militer kawasan.

•    Duta Besar Ron Kirk menyelenggarakan pertemuan menteri perdagangan ASEAN Trade Ministers pada Mei 2010 sebagai bagian dari U.S.-ASEAN “Road Show” yang pertama, yang merupakan kelanjutan dari perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi Trade and Investment Framework Agreement dengan ASEAN. Selain itu, Duta Besar Demetrios Marantis menghadiri pertemuan menteri perekonomian ASEAN Economic Ministers meeting.

•    AS juga membuka perwakilan resmi untuk ASEAN pada tahun 2010 dan menunjuk Duta Besar untuk ASEAN yang pertama, yaitu David L. Carden pada April 2011.

Dukungan untuk Agenda ASEAN:

•    Politik-Keamanan: AS telah melaksanakan program antiproliferasi, menyelenggarakan lokakarya kejahatan keuangan dan pelatihan keamanan maritim, serta memberikan pelatihan dan pendampingan antiteroris bagi negara anggota ASEAN yang paling rentan.

•    Ekonomi:  AS berupaya untuk mendukung pemaduan ekonomi kawasan dan peningkatan perdagangan dan investasi AS-ASEAN melalui implementasi rencana kerja di bawah US-ASEAN Trade and Investment Framework Agreement dan mendukung dialog antara masyarakat dan sektor swasta.

•    Sosial-budaya:  Untuk membantu ASEAN berupaya lebih baik dalam tanggap darurat bencana, AS telah memberikan evaluasi terhadap tim tanggap darurat negara anggota ASEAN serta pelatihan kordinasi tanggap darurat bencana. AS melakukan pelatihan kesehatan hewan dan vaksinasi serta tanggap darurat penyakit pandemik. AS juga menyelenggarakan program pertukaran jurnalis antara ASEAN dan AS.

•    AS terus berupaya untuk bekerja dengan mitranya di prakarsa Lower Mekong Initiative (Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam) dalam persoalan di bidang kesehatan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan di sub-kawasan.

Lebih lanjut:

•    Ancaman keamanan non-tradisional:  AS tengah mendukung rencana kerja  ASEAN dalam persoalan perdagangan manusia. AS juga memberikan pelatihan untuk mengatasi penyelendupan narkoba serta aspek-aspek kejahatan internasional lainnya.

•    Keberlanjutan Lingkungan:  AS tengah mendukung keberlanjutan lingkungan melalui program-program yang berfokus pada penciptaan kota-kota yang berkelanjutan dan tahan iklim. Sejak Oktober 2009, kami telah menempatkan Spesialis Perubahan Iklim di ASEAN untuk membantu ASEAN menyusun rencana kerja tentang perubahan iklim.

•    AS mendukung ASEAN dalam menciptakan kemudahan perdagangan melalui Trade and Investment Framework Agreement serta program pendampingan dari AS.

•    Pada November 2010, AS menyembut dibentuknya komisi HAM antar-pemerintah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) untuk AS untuk bertemu dengan lembaga-lembaga HAM di bawah organisasi negara-negara bagian AS Organization of American States dan PBB serta dengan kelompok masyarakat madani.

•    AS juga sangat menanti pembentukan komisi peningkatan dan perlindungan hak perempuan dan anak ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children pada 2012 mendatang.(rhs)


##################################################
Dehegemonisasi Amerika di Indonesia

(Salah Satu Upaya Belajar Menjadi Diri Sendiri)



Oleh Idwar Anwar



Sejak pasca tragedi World Trade Center (WTC) 11 September lalu, gejolak dunia semakin terasa. Jutaan mata terarah pada gedung kebanggaan masyarakat Amerika Serikat (AS) dan pusat ekonomi dunia yang luluh lantak akibat serangan pesawat komersial milik Amerika yang dibajak dan ditambrakkan ke gedung tersebut.

Tragedi ini pun ternyata berdampak luas dan menyebar ke seluruh dunia. AS yang selama ini mampu membusungkan dada, karena kebesarannya, benar-benar seperti ditampar tanpa mampu berbuat apa-apa. Kepongahan AS akibat kebesarannya, terlebih pasca perang dingin dengan runtuhnya Uni Soviet, seketika itu runtuh di mata dunia. Seluruh dunia terbelalak. AS yang selama ini dianggap paling aman dari serangan teroris dengan ketangguhan teknologinya, ternyata tidak seperti yang selama ini dibayangkan.

Tragedi yang menimpa AS telah membuat negara ini terbelalak dan gelap mata. Dan untuk menutupi rasa malunya AS pun menuduh Osama Bin Laden sebagai dalang tragedi tersebut, meski tanpa bukti yang jelas. Dan Afganistan (Thaliban) yang dianggap melindungi incarannya pun menjadi kambing hitamnya.

Apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak! Dampak yang terjadi kemudian yakni hampir semua negara yang selama ini berada di bawah hegemoni AS (utamanya yang mayoritas muslim)  pun kelimpungan. Negera-negara itu pun bimbang, antara membela kebenaran (karena tak adanya bukti-bukti kuat ketelibatan Osama bin Laden dalam tragedi WTC tersebut) atau kehilangan investasi.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Tidak dapat dipungkiri, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, rakyat Indonesia pun tergetar hatinya. Serangan yang dilancarkan AS terhadap Afganistan, tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas dan akurat, --oleh sebagian besar masyarakat-- telah diinterpretasikan sebagai serangan untuk menghancurkan umat Islam di Afganistan.

Beberapa organisasi Islam pun bergerak dan menuntut pemerintah mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan tersebut atas nama kemanusiaan. Sebab selama serangan yang dilancarkan AS tersebut telah menewaskan puluhan bahkan ratusan penduduk sipil, baik anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang tidak bersalah. Kamp-kamp militer yang selama ini digembar-gemborkan AS sebagai sasarang serangan ternyata hanya cerita kosong. Terbukti hanya rakyat sipil yang menjadi korban.

Namun,  apa yang terjadi kemudian adalah silang pendapat antara pemerintah dengan keinginan arus bawah. Pemerintah sepertinya takut untuk menetukan sikap mengutuk serangan AS tersebut. Terlebih setelah ancaman yang dikeluarkan oleh Dubes AS yang akan menarik semua investasi pengusaha AS yang ada di Indonesia. Sebab tidak dapat dipungkiri investasi pengusaha AS di Indonesia cukup banyak dan jika itu terjadi, maka ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu terlalu takut dengan ancaman AS tersebut. Ketergantungan Indonesia kepada AS selama ini, kini saatnya diakhiri. Kenyataan ini memang merupakan hal yang sangat pahit. Namun, sikap ini merupakan langkah awal dari kemandirian negara yang bernama Indonesia.

Kalau kita kembali menilik kebelakang, perkembangan Indonesia serta jatuh bangunnya pemerintahan, ternyata banyak diperankan oleh AS. Lihat saja, naik dan jatuhnya Soekarno, beberapa hasil penelitian menyebutkan keterlibatan agen CIA berperan penting dalam proses tersebut. Terlebih ketika itu perang dunia kedua baru saja berakhir yang kemudian membawa pada perang dingin antara AS dan Uni Soviet yang merasa dirinya memegang peran penting dalam memenangkan perang.

Jatuh dan naiknya presiden Soeharto  pun, peran AS ternyata cukup besar, bahkan sampai naiknya Megawati sebagai presiden yang ke- 5. Keterlibatan AS dalam jatuh bangunnya suatu pemerintahan, bukan hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara yang dianggap sebagai negara sedang berkembang pun mengalami hal yang sama.



Dehegemonisasi Peran Amerika: Belajar Menjadi Diri Sendiri

Peran AS di Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi memang sangat besar. Namun, itu tidak berarti bahwa Indonesia harus selalu tunduk pada permainan negara "macan ompong" ini. Pemerintah Indonesia harus menentukan sikap. Ketergantungan ekonomi yang menyebabkan tekanan politik harus segera diakhiri. Dan untuk itu, memang dibutuhkan kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya "rakyat" dalam terminologi para birokrat atau elit politik.

Keinginan baik ini memang harus segera di sambut dengan baik pula. Munculnya isu penolakan terhadap barang-barang produksi AS, sebenarnya merupakan salah satu cara yang cukup baik untuk mengembalikan citra produksi dalam negeri. Dan pada dasarnya, kalau mau berbicara mengenai teror, maka AS telah melakukan --meminjam istilah Yasraf Amir Piliang-  solfteror terhadap masyarakat Indonesia dan beberapa negara lain di dunia dengan berbagai macam produknya.

Teror-teror ekonomi yang dilancarkan AS terhadap negara-negara yang dianggap sedang berkembang, jika dicermati dengan jeli jelas begitu kejam. Negara-negara yang dianggap inferior dibuai dengan segala macam bantuan pinjaman, sampai negara tersebut mengalami ketergantungan yang sangat, --bahkan tidak mampu lagi membayarnya kecuali dengan menjual negaranya--, pada AS. Dan setelah itu, yang terjadi adalah mulainya muncul tekanan-tekanan politik yang harus menguntungkan AS.

Untuk itulah, pemerintah Indonesia harus mulai belajar untuk tidak tergantung kepada negara lain terlalu besar, meski interkoneksitas dan hubungan antara negara perlu dilakukan. Sikap masyarakat yang berusaha menolak semua produk AS di Indonesia tersebut, oleh pemerintah seharusnya tidak dipandang negatif, bahkan sebaiknya dilihat  sebagai salah satu kekuatan untuk mulai belajar mandiri dan terlepas dari kungkungan hegemoni negara lain, utamanya dalam bentuk ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada berbagai bentuk tekanan  politik.

Kenyataan ini, seharusnya segera disadari dan untuk itu dilakukan langkah-langkah kongkret oleh pemerintah utamanya dalam mengantisipasi ketergantungan terhadap bantuan (utang) luar negeri tersebut.

Berdasarkan hasil seminar yang dilakukan oleh Centre Strategic and International Studies (CSIS), 9 Oktober lalu, disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan baru akan mengalami  recovery economi paling cepat tahun 2007. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat lagi mengandalkan investasi luar negeri dan ekspor, terlebih pasca tragedi WTC, sebab kondisi ekonomi dalam dan luar negeri mengalami goncangan yang cukup hebat. Akibatnya, investasi semakin berkurang dan permintaan barang ekspor pun, menurun.

Olehnya itu, melihat kenyataan tersebut, langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana sesegera mungkin membangun sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sebab hal ini telah teruji; ditengah goncangan  krisis yang menimpa Indonesia usaha-usaha sektor kecil masih dapat berdiri kokoh. Sementara, usaha raksasa yang selama ini mengandalkan investasi besar, terhuyung-huyung dan beberapa diantaranya pun bangkrut.

Selain itu,  pemerintah juga perlu segera mengambil kebijakan struktural agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan cepat. Kebijakan struktural tersebut meliputi deregulasi peraturan yang menghambat perdagangan antar daerah, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penegakan supremasi hukum.

Kebijakan struktural ini sangat penting dilakukan, sebab selama ini kebocoran anggaran proyek paling banyak terjadi. Dengan memperbaiki dan memperketat kembali sistem peraturan serta penegakan supremasi hukum, berbagai macam kebocoran anggaran tersebut dapat terkurangi. Sehingga uang tersebut dapat digunakan sesuai dengan porsinya.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap barang-barang produksi dalam negeri. Hal perlu dilakukan, sebab selama ini pemerintah tidak terlalu memperdulikannya. Apresiasi masyarakat selama ini terhadap produk Indonesia, terlihat negatif. Masyarakat akan sangat gembira bila ia memiliki barang dari luar negeri meskipun itu sebenarnya buatan Indonesia yang dijual atau dimodifikasi ulang di luar negeri.

Untuk itulah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri, maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan daya  beli dan konsumsi masyarakat akan produk Indonesia. Dan ini jelas akan berimbas pada pertumbuhan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Sebab, meningkatnya daya beli masyarakat akan produksi dalam negeri, merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, saat ini dan di masa depan. Maka isu penolakan semua produk AS di Indonesia merupakan salah satu trik atau upaya untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

Saatnya memang pemerintah harus bekerja keras. Mengurangi, atau terlebih menghilangkan invasi hegemoni kekuatan ekonomi AS atau pun negara lain ke dalam negeri, memang merupakan pekerjaan sulit. Namun, itu perlu dilakukan, sebab Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Sehingga, nantinya rakyat akan berbangga memiliki negara yang  bernama Indonesia, yang tidak atau terlalu tergantung pada negara lain dan mampu secara maksimal memproduksi kebutuhannya sendiri, serta memiliki generasi yang di kepalanya tidak lagi memiliki utang warisan nenek moyangnya yang korup.

Indonesia, harus menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya.  Dan kini, saatnya rakyat Indonesia -sekali lagi bukan dalam kepala orang-orang yang selama ini memanfaatkan kata rakyat untuk kepentingannya sendiri--, harus belajar menjadi sendiri. Sebab itulah yang pantas dibanggakan di depan bangsa atau pun negara lain. 



Penulis adalah Peneliti Muda pada Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Unhas dan Ketua Komunitas Penulis Pinggiran Makassar.


##################################################
Keterlibatan Amerika di Indonesia lebih dari 140 Tahun

OPINI | 05 May 2011 | 05:31

Inilah salah satu sejarah yang terjadi di seputar Nusantara. Dimana ketelibatan AS sudah lebih dari 140 tahun yang lalu. Jika kita melihat sejarah Indonesia dan sejarah Pertamina lalu kita menggabungkan dengan sejarah yang di tulis di Amerika. Maka kita akan mengerti bahwa AS telah lama terlibat di Indonesia.

Dimulai setelah beberapa tahun ditemukannya minyak bumi di Indonesia, dimana para ahli minyak dari Belanda di Eropa yang tidak memiliki teknologi yang canggih saat itu, hanya Amerika saat itu yang memilikinya. Oleh sebab itu Pemerintah Kerajaan Belanda, dipimpin oleh Rajanya William Alexander Paul Frederick Louis (19 February 1817 – 23 November 1890) saat itu mengundang beberapa ahli dan para investor untuk datang ke Indonesia, dimana saat itu masih bagian dari jajahannya.

Dan saat itu kesultanan Aceh adalah Kesultanan yang berdaulat yang berada di antara 2 Raksasa Penjajah yaitu Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda. Dimana kedua kerajaan ini mengadakan perjanjian sepihak tanpa mengikut sertakan Kesultanan Aceh yang saat itu sangat berpengaruh di Malaka.

Oleh karena setelah perjanjian Sumatra dimana Kerajaan Belanda mengambil alih seluruh daerah Sumatera kecuali Kesultanan Aceh dan Semenanjung Malaya dan kepulauan2 sekitarnya, sebagian Kalimantan, serta sebagian kepulauan Papua.  Kejadian ini membuat Kesultanan Aceh marah dan mengambil alternatif lain dengan mencoba mengadakan hubungan langsung dengan Amerika  Serikat.

Dimana saat itu AS baru saja menerima hasil pembelian kepulauan yang sekarang di kenal dengan Filipina dari Kerajaan Spanyol sebesar $ 20 juta.

Dan perlu di ingat saat itu Filipina adalah daerah operasi militer AS, bukan bagian dari negara AS. Sehingga di pimpin oleh Gubernur Jendral dibawah Departemen Perang AS.

Tentu saja Amerika sangat menyukai niat baik Kesultanan Aceh saat itu, disebabkan kemenangan Amerika terhadap Kerajaan Spanyol (Spanyol-Amerika War). Tentunya perjajian bilateral ini sangat mengutungkan kedua belah pihak.

Alhasil, Pemerintah Kerajaan Belanda sangat marah juga, sehingga mereka menyerang dan menduduki ibukota kerajaan Aceh (Belanda menyatakan Perang pada tanggal 26 March 1873). Dan terjadilah Perang Aceh yang berkepanjangan. Amerika secara diam2 membantu perang Aceh. Walaupun akhirnya Kesultanan Aceh kalah, tetapi AS terus mendesak Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membuka daerah2 nya sehingga perusahaan2 minyak Amerika dapat masuk, seperti Standard Oil,yang dipimpin oleh John D. Rockefeller.

Selama bertahun-tahun AS terus berperan di Indonesia, sewaktu Perang Dunia I dan Perang Dunia ke II, dimana sejak kesalahan Kerajaan Inggris Sekutu, mencoba membunuh para pejuang Indonesia dan mencoba membantu Belanda untuk kembali ke bekas tanah jajahannya.

Sampai kekalahan setelah kekalahan, memuncak  seperti tewasnya Jenderal Sekutu Inggris di Surabaya, dan kerugian banyak dari tentara2 NICA di Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, dan di Unjung Pandang, mengakibatkan Inggris dan Belanda menerima usul dari Indonesia didukung secara penuh oleh Amerika. Untuk tidak lagi mencoba niat buruk mereka ini.

Kebijaksanaan luar negeri Amerika terus konsisten dengan melihat niat baik pemimpin Indonesia saat itu untuk berdikari dan merdeka atau mati. Spirit ini sangat mengagumkan pemerintah Amerika.

Jika ditilik di tahun 50an dimana Belanda dan Inggris dibantu Australia mencoba menggunakan Ambon Maluku Selatan dan Papua Barat menjadi Buffer Zone untuk memecah belah persatuan Indonesia. Amerika dengan tegas menolak dan terus membantu Pemerintah Indonesia walapun secara covert operation mencoba menahan seperti terjadi berpuluh2 tahun sebelumnya dengan Kesultanan Aceh.

Bukti Sejarah membuktikan bahwa Indonesia yang mendapat kan kredit yang seharusnya dalam menghapus segala bentuk penjajahan yang ada di bumi Indonesia. Walaupun banyak pihak mencoba membantah legitiminasi atas claim Pemerintah Indonesia terhadap Maluku Selatan dan Papua Barat (Irian Jaya yang berarti Irian yang Rakyat Indonesia akan selalu Berjaya).

Karena apa?

Kerena Amerika juga dibangun dengan prinsip yang sama dengan Indonesia.

Untuk Amerika berlaku slogan “No More For The Queen or King of England”, bagi Indonesia berlaku slogan “No More for The Queen of King of Netherlands.”

Biar bagaimana pun pandangan terhadap masyarakat sekarang ini, kebijaksaan2 dan prinsip2 yang jelas terus dilakukan terhadapa Indonesia selalu konsisten. Amerka Serikat akan selalu menjadi mitra yang terbaik untuk Indonesia.

Indonesia adalah suatu negara ke 3 terbesar di Asia yang berdikari dan memiliki haluan yang independen.

Diharapkan tulisan ini membantu banyak masyrakat untuk melihat sejauh mana sejarah menulis bagaimana keterlibatan Amerika di Indonesia lebih dari 140 tahun yang lalu.

Jack Soetopo


Sri Endang Susetiawati
5 May 2011 07:09:01

Pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional scr efektif jg karena peran AS, dg melepas dukungan kpd Belanda di PBB. Bs jd ada prtimbangan ideologis (mitra anti komunis), atau prtimbangan ekonomis (minyak dan emas). Ingatlah peran mahasiswa AS yg lg meneliti di Yogyakarta (George MT. Kahin) yg brpihak Indonesia, dan mjadi pghubung RI-AS. Drpd msh dimiliki oleh Belanda, mnding Indonesi merdeka…. kr2 mirip yg dikehendaki Australia atas Timor Leste.
Catatan : Australia dukung kemerdekaan Indonesia krn brharap Irian akan masuk kekuasaannya (pengaruhnya). ternyata tdk. Ini yg mbuat mereka kecewa… hgg skr. hehehehe… analisa sejarah yg menrik dan mencerdaskan… Tks. Slmt pagi.


##################################################
Keterlibatan CIA dengan Soeharto ( Awal Masuknya penjajahan Amerika di Indonesia )

Jend. Besar TNI Purn. Haji Moehammad Soeharto, (ER, EYD: Suharto) (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – wafat di Jakarta, 27 Januari 2008 dalam umur 86 tahun[1]) adalah Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno, dari 1967 sampai 1998.Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.

Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Naik ke kekuasaan
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.

Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru.Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.

Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).

Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".

Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.

Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.

Puncak Orde Baru
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru
Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah manjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.

Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (ka****k dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.

Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Soeharto turun takhta
Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.

Kasus dugaan korupsi
Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.


##################################################
Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung

Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung merupakan buku yang ditulis oleh Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K). Sejak terbitnya, buku ini menjadi pembicaraan di berbagai media internasional, karena buku ini dianggap membongkar konspirasi pihak barat terhadap sampel virus flu burung.[1]

Diluncurkan pada Minggu, 6 Januari 2008 di Jakarta, buku ini membuat banyak pihak kebakaran jenggot. Dalam bukunya ini Siti Fadilah membuka kedok World Health Organization (WHO) yang telah lebih dari 50 tahun mewajibkan virus sharing yang ternyata banyak merugikan negara miskin dan berkembang asal virus tersebut.[2]

Buku ini terbit pula dalam bahasa Inggris dengan judul It's Time for the World to Change.

Isi buku

Berikut adalah sebagian kutipan dari apa yang tertulis di buku tersebut.
“     Namun ironisnya pembuat vaksin adalah perusahaan yang ada di negara-negara industri, negara maju, negara kaya yang tidak mempunyai kasus flu burung pada manusia. Dan kemudian vaksin itu dijual ke seluruh dunia juga akan dijual ke negara kita. Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi kompensasi untuk si pengirim virus, yaitu saudara kita yang ada di Vietnam.     ”
“     Mengapa begini? Jiwa kedaulatan saya terusik. Seolah saya melihat ke belakang, ada bayang-bayang penjajah dengan semena-mena merampas padi yang menguning, karena kita hanya bisa menumbuk padi menggunakan lesung, sedangkan sang penjajah punya mesin sleyp padi yang modern. Seolah saya melihat penjajah menyedot minyak bumi di Tanah Air kita seenaknya, karena kita tidak menguasai teknologi dan tidak memiliki uang untuk mengolahnya. Inikah yang disebut neo-kolonialisme yang diramal oleh Bung Karno 50 tahun yang lalu? Ketidak-berdayaan suatu bangsa menjadi sumber keuntungan bangsa yang lain? Demikian jugakah pengiriman virus influenza di WHO yang sudah berlangsung selama 50 tahun, dengan dalih oleh karena adanya GISN (Global Influenza Surveillance Network). Saya tidak mengerti siapa yang mendirikan GISN yang sangat berkuasa tersebut sehingga negara-negara penderita Flu Burung tampak tidak berdaya menjalani ketentuan yang digariskan oleh WHO melalui GISN dan harus patuh meskipun ada ketidak-adilan?     ”

Kutipan :
erikut adalah kutipan dari berbagai pihak dan media terhadap buku dan perjuangan yang dilakukan oleh Siti Fadilah

    "Keberhasilan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mereformasi WHO adalah contoh sangat bagus keberhasilan perjuangan berdiplomasi kelas dunia secara modern."
    Prof. Dr. Juwono Soedarsono, Menteri Pertahanan Indonesia.
    "For the sake of basic human interests, the Indonesian government declares that genomic data on bird flu viruses can be accessed by anyone". With those words, spoken on August, 3rd, Siti Fadilah Supari started a revolution that could yet save the world from the ravages of a pandemic disease. That is because Indonesia's health minister has chosen a weapon that may prove more useful than todays best vaccines in tackling such emerging threats as avian flu: transparency.[3]
    The Economist, London (UK), August 10th, 2006

SOURCE :
^ WHO: SBY Minta Buku Menkes “Saatnya Dunia Berubah” Ditarik. Harian Sinar Indonesia Baru, 22 Februari 2008
^ Ulasan buku di blog Siti Fadilah
^ (Inggris)Global health: Pandemics and transparency. The Economist, London (UK), August 10th, 2006

##################################################
Virus, Namru 2 dan Ibu Menkes Baru

Menteri Kesehatan terpilih Endang Rahayu Setyaningsih adalah staf Departemen Kesehatan, yang paling ‘dekat’ dengan Namru (The US Naval Medical Reseach Unit Two) atau Unit 2 Pelayanan Medis Angkatan Laut.

Endang adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1979, dan memperoleh gelar master dan dokter dari Harvard School of Public Health, Boston, masing-masing tahun 1992 dan 1997. Ia menjalani karier di bidang kesehatan dengan menjadi dokter puskesmas di NTT dan pernah menjadi dokter di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ia juga pernah ditugaskan di Kanwil Departemen Kesehatan DKI Jakarta menjadi seorang peneliti, dan pernah menjabat Kepala Litbang Biomedik dan Farmasi Departemen Kesehatan.

“Dia (Endang) adalah mantan pegawai Namru. Dia memang sekarang ini tidak mempunyai jabatan khusus sebagai peneliti biasa,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam perbincangan dengan TvOne, Rabu, 21 Oktober 2009.

Dipilihnya Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II membuat kaget Siti Fadilah Supari. Siti yang masih menjabat Menkes hingga pelantikan menteri baru Kamis besok, tidak habis pikir, kenapa Endang yang terpilih.


“Semua juga kaget, ternyata, kok bisa dia. Dia itu eselon II dan tidak punya jabatan,” kata Siti dalam perbincangan dengan tvOne setelah Yudhoyono mengumumkan susunan KIB II, Rabu 21 Oktober 2009.

Menurut Siti Fadilah, Endang memang lulusan dari Amerika Serikat. Siti melanjutkan, Endang dikenal sebagai staf Departemen Kesehatan yang ‘dekat’ dengan Namru.

“Ibu Endang ini adalah orang yang paling dekat dengan Namru diantara dengan semua pegawai Depkes,” ujar Siti Fadilah.

Meski pun bekerja di Depkes, kata dia, pekerjaan sehari-hari Endang hanya di laboratorium. “Tapi disertasinya di masyarakat. Dia tidak punya pengalaman di puskermas. Tapi saya melihat kecerdasannya,” kata Siti.

Maka itu, Siti Fadilah berharap untuk periode mendatang, Endang Setyaningsih dapat mengikuti kebijakan yang sudah diambil sebelumnya.

“Dimana Namru, sudah secara resmi sudah tutup. dan saya mohon, ini jangan dibuka lagi,” ujar dia. (sumber berita)

Munculnya nama Endang Rahayu Sedyaningsih di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, Rabu (21/10), memunculkan tudingan dia terlalu pro Amerika Serikat. Tetapi hal itu dibantah oleh mantan staf peneliti Namru 2 itu.

Endang mengakui bahwa semasa Menkes Siti Fadhilah Supari, dia sempat diskors karena dianggap berpihak kepada AS dalam soal virus flu burung. “Bagi saya ini persoalan yang tidak penting-penting amat. Dan ini wajar kalau atasan tidak senang kemudian menskors bawahannya,” kata Endang dalam wawancara dengan Media Indonesia, Rabu (21/10) malam. (sumber)
Ada apa dengan NAMRU 2 ?

Dalam Lembar Fakta tentang NAMRU-2 yang ada di situs Kedubes Amerika Serikat dinyatakan bahwa Naval Medical Research Unit No. 2 (NAMRU-2) adalah sebuah laboratorium penelitian biomedis yang meneliti penyakit menular demi kepentingan bersama Amerika Serikat, Departemen Kesehatan RI, dan komunitas kesehatan umum internasional. NAMRU-2 didirikan pada tahun 1970 sesuai permintaan Departemen Kesehatan RI.

Kegiatan penelitian bersama ini menitikberatkan pada malaria, penyakit akibat virus seperti demam berdarah, infeksi usus yang mengakibatkan diare dan penyakit menular lainnya termasuk flu burung. Penelitian NAMRU-2 hanya berhubungan dengan penyakit-penyakit tropis yang terjadi secara alamiah.

Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jalan Percetakan Negara, Jakarta.

Kenapa NAMRU bisa bercokol begitu lama di Indonesia ? Apa yang mereka cari di negara kepulauan ini, dan apa manfaat kehadiran mereka bagi Indonesia ? Dan, kenapa lembaga dari Amerika Serikat ini terkesan begitu misterius ? Banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab mengenai lembaga riset ini. Dan aku berani memastikan, tak satu pun wartawan di Indonesia memiliki akses ke lembaga ini; malahan mungkin mereka pun tak pernah tahu keberadaan NAMRU.

Siti Fadilah Supari telah melarang semua rumah sakit di Indonesia untuk mengirimkan sampel virus flu burung ke laboratorium Namru. Sebab, kontrak kerjasama dengan Namru telah berakhir sejak Desember 2005.

Pakar intelijen Laksamana Muda (Purn) Subardo tetap meyakini keberadaan laboratorium medis milik angkatan laut AS, The U.S. Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2) merupakan alat intelijen AS. Hal ini diyakini Subardo berdasarkan penilaiannya selama lebih dari 30 tahun bekerja di bidang intelijen serta pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 1986-1998.

“Kalau saya pribadi yakin itu ada motif intelijen dari Amerika. Saya kan kerja di bidang intelijen ini sejak Letnan hingga Bintang Dua (laksmana muda). Lebih dari 30 tahun,” kata Subardo di sela-sela Seminar Hari Kesadaran Keamanan Informasi (HKKI) di Fakultas MIPA UGM, Yogyakarta, Jumat (25/4/2008).

Meski meyakini keberadaan NAMRU-2 terkait operasi intelijen milik AS, Subardo, mengaku dirinya tidak lagi mempunyai wewenang menangani persoalan tersebut. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah khususnya melalui Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saya tidak punya wewenang lagi. Itu urusannya pemerintah dan BIN. Saya hanya mengungkapkan ini agar kita lebih waspada, sebab penyadapan informasi melalui intelijen ada di mana-mana,” tegasnya.

Menurut dia kesadaran akan keamanan informasi di Indonesia sampai saat ini masih cukup lemah. Hal ini terbukti dari laporan Lemsaneg beberapa waktu lalu yang menemukan bukti dari 28 kantor Kedubes Indonesia di Luar Negeri, sebanyak 16 diantaranya telah disadap sehingga harus dilakukan pembersihan dan pembenahan. Kasus ini menurutnya sebagai preseden buruk bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan informasi.

“Sekitar 16 kedubes yang disadap di luar negeri. Jelas hal itu sebagai preseden buruk agar kita lebih berhati-hati melakukan pengamanan, khususnya informasi,” imbuhnya. (sumber detiknews)

Kontroversi keberadaan Naval Ledical Research Unit 2 (Namru-2) di Indonesia rampung sudah. Tercatat sejak 16 Oktober 2009, Namru-2 sudah tidak beroperasi lagi.

“Surat resmi penghentian kerjasama dengan Namru resmi dilayangkan dubes AS di Indonesia tanggal 16 Oktober kemarin. Jadi perjanjian yang diawali 16 Januari 1970 sudah resmi berakhir 16 Oktober kemarin,” ujar mantan Menkes Siti Fadilah Supari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2009)

Siti Fadilah mengatakan dirinya keberadaan Namru-2 mengganggu kedaulatan Indonesia. Sebab, pusat penelitian itu meneliti virus yang dilakukan Angkatan Laut AS.

“Saya tidak akan rela kalau di wilayah yang berdaulat ini ada penelitian tapi ada militernya, tapi kok tidak jelas. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” harapnya..

Oleh karena itu Siti Fadilah berharap pada penerusnya, Endang Rahayu Edyaningsih, agar tidak membuka lagi Namru-2. Dia yakin Endang bisa melanjutkan kebijakannya tersebut. “Saya kira Ibu Endang bisa mengikuti langkah-langkah yang telah kita ambil pada periode ini, di mana Namru sudah secara resmi ditutup, dan saya mohon jangan dibuka lagi,” katanya. (sumber)
Saatnya Dunia Berubah

Bagi Anda yang masih percaya akan adanya nasionalisme dan keadilan global dalam hubungan internasional maka wajib hukumnya untuk membeli buku ini. Buku ini sebenarnya catatan harian dari Ibu Menteri Siti Fadilah Supari ketika memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization). Ceritanya berawal ketika banyak negara (termasuk Indonesia) dilanda bencana virus Flu Burung. WHO mewajibkan negara-negara yang menderita virus Flu Burung untuk menyerahkan virusnya ke laboratorium mereka. Namun anehnya, hasil penelitian dari virus tidak diberikan kepada negara penderita (affected countries). Tiba-tiba vaksinnya sudah ada dan dijual secara komersial. Vietnam, contohnya, memiliki banyak penderita penyakit Flu Burung. Vietnam pun memberikan sampel virusnya ke WHO. Tidak ada vaksin yang didapat malah terpaksa untuk membeli vaksin Flu Burung dari salah satu perusahaan farmasi AS dengan harga mahal. Darimana vaksin itu berasal kalau bukan dari sampel virus flu burung Vietnam?

Ibu Menteri mencium aroma kapitalistik dari negara-negara maju, sebut saja, Amerika Serikat. Jelas saja ini akan sangat merugikan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya apabila memberikan virus Flu Burung namun tidak mendapatkan vaksinnya. Ada dugaan kalau WHO justru menjual kembali virus itu kepada perusahaan farmasi AS untuk dibuatkan vaksinnya yang akan dijual secara komersial kepada negara-negara yang menderita pandemi Flu Burung. Hal ini semakin jelas ketika pihak WHO yang diwakili Dr. Heyman mendatangi Ibu Menteri Kesehatan memaksa Ibu Siti Fadilah untuk memberikan sampel virus Flu Burung Indonesia kepada WHO. Dari hasil sebuah penelitian, virus Flu Burung ala Indonesia memiliki tingkat keganasan yang sangat tinggi. Vaksin flu burung yang sudah ada waktu itu tidak mampu mengatasi virus Flu Burung ala Indonesia. Ibu Menteri Kesehatan menyadari bahwa virus Flu Burung ala Indonesia yang sangat dibutuhkan WHO adalah sebuah bargaining power untuk mereformasi WHO yang tidak adil dan menguntungkan AS saja.

Dimulailah pertarungan antara Daud dan Goliat. Daud yang diwakili Menteri Kesehatan RI melawan Goliat yang diwakili WHO dan AS. Sangat seru membaca bagaimana Ibu Menteri Kesehatan berjuang menghadapi perwakilan WHO yang sangat ngotot meminta RI memberikan virus Flu Burung tanpa syarat. Meskipun berlatar belakang dokter, Ibu Menteri berusaha belajar bagaimana berdiplomasi multilateral di tingkat organisasi internasional. Untunglah DEPLU RI bersedia membantu Ibu Siti Fadilah dalam menggalang dukungan dari negara lain untuk proposal Indonesia. Bu Siti Fadilah pun cukup lihai dalam menggunakan media internasional untuk menyudutkan WHO dan AS. Beberapa kali media internasional seperti The Economist, Guardian mendukung dan memuji perjuangan Ibu Siti Fadilah. Anehnya, media nasional dan anggota DPR justru mencaci maki gerakan ini (mungkin karena keterbatasan informasi dan sibuk buat “UUD“).

Sangat seru membaca dialog-dialog antara Ibu Siti Fadilah dengan pejabat-pejabat WHO seperti David Heyman dan Margareth Chan. Terjadi beberapa kali pertemuan menegangkan antara Ibu Siti Fadilah Supari dengan WHO. Bahkan, pejabat-pejabat senior AS sendiri sempat bertemu dua kali dengan Ibu Siti Fadilah membujuk Ibu Siti Fadilah membatalkan niat Indonesia untuk mereformasi WHO. Meskipun berdarah Jawa, bagi saya Ibu Siti Fadilah ini orang Batak tulen. Tidak ada basa-basi, langsung menusuk ke inti persoalan. Bahkan ketika memberikan pidato di depan majelis sidang World Health Assembly, Ibu Siti Fadilah tidak sungkan menuduh pabrik farmasi AS dapat membuat senjata biologi melalui virus Flu Burung ini. Telinga pejabat AS pun panas mendengar hal ini. Ibu Siti Fadilah pun sangat tegar dalam prinsip dengan cerdas mencari solusi permasalahan. Dalam beberapa sidang, deadlock hampir terjadi. Pak Makarim Wibisono, duta besar Indonesia untuk PBB pun sempat menyerah terhadap situasi sidang. Tetapi Ibu Siti Fadilah tetap tegar dengan mencari berbagai senjata ampuh untuk menaklukkan AS. Dan akhirnya ketemu satu senjata ampuh untuk tidak terjadi deadlock!

Menarik juga untuk mengikuti sisi religius dari perjuangan reformasi WHO ini. Ketika ketika terjadi keterlambatan penerbangan dari Iran ke Jenewa, Ibu Siti Fadilah hampir tidak bisa mengikuti proses sidang World Health Assembly yang menentukan apakah agenda Indonesia diluluskan atau tidak. Tapi untungnya, sidang WHA pun terlambat sehingga Ibu Siti Fadilah dapat menyampaikan pidatonya untuk meyakinkan proposal Indonesia. Ada satu kejadian seru lagi dimana ketika memasuki persidangan, agenda Indonesia tidak mendapat satupun dukungan (co-sponsorship) dari negara-negara anggota WHO. Namun menjelang detik-detik akhir, Iran datang dan menandatangi co-sponsorship dan membantu mencarikan dukungan dari negara-negara muslim dan sosialis. Indonesia akhirnya didukung oleh semua negara anggota WHO dan tidak ada yang mendukung AS. Luar biasa! Ibu Siti Fadilah sangat yakin kalau Tuhan yang Maha Kuasa berada di balik perjuangannya.

Bagi yang penasaran dan ingin mengetahui bagaimana AS melalui WHO berupaya membujuk Indonesia membatalkan rencana reformasi WHO, segeralah membeli buku ini. Akan terlihat sangat nyata bahwa AS di berbagai arena internasional memiliki segudang pengaruh untuk merealisasikan kepentingan negaranya. Entah melalui pemberian uang, bantuan atau bahkan sanksi. Saya sungguh menikmati buku ini, bahkan beberapa kali saya merinding ketika membaca buku ini. Rupanya masih ada satu kejadian dimana kapitalisme egoistik global yang biasanya memangsa negara berkembang bisa dipadamkan oleh seorang pejabat senior di Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Siti Fadilah Supari atas perjuangannya! (sumber artikel)

Berikut adalah kutipan dari berbagai pihak dan media terhadap buku dan perjuangan yang dilakukan oleh Siti Fadilah :
“Keberhasilan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mereformasi WHO adalah contoh sangat bagus keberhasilan perjuangan berdiplomasi kelas dunia secara modern.” Prof. Dr. Juwono Soedarsono, Menteri Pertahanan Indonesia.
“For the sake of basic human interests, the Indonesian government declares that genomic data on bird flu viruses can be accessed bu anyone”. With those words, spoken on August, 3rd, Siti Fadilah Supari started a revolution that could yet save the world from the ravages of a pandemic disease. That is because Indonesia’s health minister has chosen a weapon that may prove more useful than todays best vaccines in tackling such emerging threats as avian flu: transparency. The Economist, London (UK), August 10th, 2006 (sumber)
Apa yang dikhawatirkan Oleh Menkes lama?

Ceritanya bermula dari paksaan WHO terhadap Indonesia agar mengirimkan virus flu burung H5N1 strain Indonesia yang melanda negeri ini dua tahun lalu ke WHO Collaborating Center (CC) untuk dilakukan risk assesement, diagnosis, dan kemudian dibuatkan seed virus. Entah bagaimana caranya, virus asal Indonesia itu berpindah tangan ke Medimmune dan diolah menjadi seed virus. Hebatnya, seed virus ini diakui sebagai miliknya karena diolah dengan teknologi yang sudah mereka patenkan. Indonesia, yang memiliki virusnya tidak punya hak apa-apa. Padahal, dengan seed virus inilah perusahaan swasta itu membuat vaksin yang dijual ke seluruh dtnia dengan harga mahal.

Bagi Siti Fadilah, hal ini aneh. Yang memiliki teknologi mendapatkan hak amat banyak. Sebaliknya, yang memiliki virus tidak dapat apa-apa. “Sehebat apapun teknologi Medimmune, jika ditempelkan di jidatnya kan tidak akan menghasilkan seed virus H5N1 strain Indonesia,” kata lulusan kedokteran Universitas Gadjah Mada yang juga lulus program doktor di Universitas Indonesia itu dalam bukunya yang berjudul Saatnya Dunia Berubah – Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung

Siti Fadilah melihat ketidakadilan itu — yang ternyata sudah berlangsung selama 60 (enam puluh) tahun dilakukan oleh WHO. Tergeraklah nuraninya. Ia sadar, dirinya hanyalah seorang Menteri Kesehatan dari negara bukan super power. Namun, ia berpikir dan bergerak cepat. Nalurinya mengatakan, kalau bahwa pemaksaan pengiriman virus ke WHO adalah salah satu kunci lingkaran setan. Maka kalau ia enggan mengirimkan virus itu, dunia akan bereaksi. Intuisinya benar. Dunia bereaksi. Negara barat — terutama pemerintah dari negara penghasil vaksin — geger. Mereka takut virus tersebut menyebar ke seluruh dunia dan terjadi pandemi.(sumber)

Indonesia dan WHO telah menjalin kesepakatan tentang pengiriman virus dengan cara baru, yang memberikan akses vaksin terhadap negara pengirim virus. Siti Fadillah Supari berharap Menteri Kesehatan yang baru, Endang Sedyaningsih, tidak mengubah kesepakatan itu.

“Saya khawatir kalau policy tentang virus yang ditandatangani WHO. Jangan sampai diubah!” kata Siti di rumah dinasnya, Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2009).

Dikatakan Siti, persoalan virus sangat penting karena menyangkut ketahanan nasional. Dia berharap penggantinya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi.

“Saya kira dia yang bisa mengerti. Saya harap dia punya jiwa nasionalis sehingga bisa meneruskan apa-apa yang bisa dicapai di WHO,” kata perempuan asal Solo, Jawa Tengah itu.

Jika ternyata tidak? “Saya akan berteriak. Saya harap semua ikut mengawal,” pungkasnya. (sumber)

Catatan : Sepertinya memang terlalu dini untuk menilai kemana arah esbeye jilid dua hanya saja ada kata kunci yang dikhawatirkan oleh Siti Fadillah Supari tentang WHO, Amerika Serikat dengan NAMRU-2 dan Virus. Kenapa pejabat eselon II yang jadi Menteri Kesehatan? Kenapa Endang Rahayu Setyaningsih baru muncul saat detik-detik menjelang pengumuman KIB jilid 2? TITIPAN SIAPAKAH BELIAU ???


##################################################
Purnomo Yusgiantoro dan “Pertahanan” Freeport

Purnomo Yusgiantoro dan “Pertahanan” Freeport
23
Okt

Di Indonesia untuk industri tambang (gold, coal, nickel dkk) juga dikenal istilah Big4 yang terdiri dari: Freeport Indonesia, Newmont Indonesia, International Nickel Indonesia (INCO) dan Kaltim Prima Coal (KPC).

Sejarah PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg atau Gunung Bijih; sebuah cadangan mineral, oleh seorang gdolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.

Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun (artinya beroperasi sampai 2021). (1)
Freeport Negara dalam Negara

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Berry Nahdian Forqan menyatakan, ”Kekerasan, pengrusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial telah menjadi melekat dalam sejarah operasi PT.Freeport Indonesia di Papua. Pemerintah harus lebih konkrit dalam mewujudkan pemenuhan HAM, keadilan sosial dan keadilan ekologis bagi warga negara. Pemerintah tidak boleh kalah dengan inisiatif Dana Pensiun Norwegia yang menarik sahamnya dari PT.Freeport Indonesia. Salah satu langkah penting mewujudkan restorasi ekologi, HAM dan sosial adalah dengan menghentikan operasi PT. Freeport Indonesia tanpa merugikan kepentingan pekerja”.

Selanjutnya, Arkilaus Arnesius Baho dari Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mengatakan, ”Dinamika kehancuran tatanan hukum, peradaban komunitas adalah akibat perlakukan khusus secara berlebihan terhadap kehadiran perusahaan emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Kekerasan yang begitu meningkat akhir-akhir ini di wilayah pertambangan semakin kuat dugaan bahwa kekerasan sistematik yang terus berlalu di areal tambang tidak pernah diselesaikan secara komprehensif. Maka tak bisa dibendung lagi, saatnya berpihak kepada keadilan ekologis dan sosial adalah tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan PT. Freeport mengakhiri akar masalah rakyat Papua”.

Akar dari persoalan sekitar lokasi PT. Freepot Indonesia adalah ketidakadilan, pengrusakan lingkungan dan penyingkiran masyarakat setempat, sementara itu operasi PT.Freeport Indonesia seperti negara dalam negara dimana tidak ada ruang bagi pengawasan pihak independen dan media secara secara luas.(2)
Mengingat Yang Lupa ditahun 2006

Ini sebuah “rekam jejak” Catatan Harian Tentang Dinamika Dampak MNC di Tanah Papua dari ‘anak papua’ (sumber)
Tanggal 08 Februari 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Kantor Presiden RI, Jakarta menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengkaji ulang Kontrak Kerja (KK) PT Freeport Indonesia di Papua. Pelaksanaannya dilakukan tim gabungan sejumlah deartemen yang segera dibentuk. Hal itu menyusul maraknya laporan negatif tentang Freeport dan rencana pembentukkan panitia kerja Freeport di DPR. Tim tersebut akan dipimpin Dirjen Pertambangan Umum Departemen ESDM. Mereka menilai berdasar empat aspek perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Yakni, pembayaran pajak, jumlah produksi, isu pencemaran lingkungan, dan keamanan
Tanggal 14 Februari 2006, Tim Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi awal adanya pencemaran lingkungan di wilayah kerja pertambangan PT Freeport Indonesia. Indikasi tersebut akan diperdalam dengan investigasi lanjutan dua pekan mmendatang. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoler mengatakan, tim yang dikirim ke Papua menemukan limbah tailing yang mencemari lingkungan pertambangan emas dan tembaga tersebut. ”Itu temuan awal. Kalau kecurigaan nggak enak banget. Nanti belum apa-apa sudah salah,” kata Rachmat
Tanggal 14 Februari 2006, Pemerintah Pusat Tidak Transparan Bagi Hasil Freeport. Kadispenda Provinsi Papua, Drs. Frans R. Kristantus menilai Pemerintah Pusat tidak transparan dalam mengungkap dana bagi hasil yang menjadi royalty freeport bagi Provinsi Papua. Ia menduga Pemerintah Pusat sengaja bungkam dan terkesan menutup-nutupi hasil pendapan Freeport. ”Sampai sekarang ini dana bagi hasil freeport masih misterius. Semua orang mengakui Freeport adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kenapa kita didaerah yang diambil hasilnya Cuma mendapat sekian. Apakah itu seimbang?
Tanggal 16 Februari 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tim antara departemen yang mengkaji PT. Freeport Indonesia tidak bertugas mengevaluasi kontrak karya pertambangannya, melainkan hanya menghitung pendapatan negara yang diperoleh dari perusahaan itu. ”Tim hanya bertugas menghitung berapa besar pendapatan yang diperoleh negara dari Freeport,” katanya di sela raker RUU Mineral dan Batubara (Minerba) dengan Komisi VII DPR di Jakarta. Menurut dia, saat ini memang ada tiga isu besar terkait Freeport yakni lingkungan, produksi dan pendapatan. Namun, tim yang dibentuk pemerintah hanya memprioritaskan pada pendapatan Freeport. Purnomo mengatakan, pendapatan negara dari Freeport bisa berasal dari royalty, retribusi, iuran, dan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN)
Tanggal 21 Februari 2006, Aksi pemalangan tersebut terjadi menyusul bentrokan antara sejumlah pendulang emas liar yang beroperasi di sekitar Mile 71 Tembaga Pura, dengan aparat keamanan perusahaan. Akibat bentrokan tersebut, dua anggota keamanan PT. Freeport terluka dan tiga orang warga masyarakat cidera. Sementara itu, sumber wartawan menyebutkan, selama dua tahun terakhir ini, tercatat sedikitnya 60 orang penambang emas liar di kawasan penambangan PT.Freeport tewas akibat terseret air kali. PT. Freeport Indonesia merupakan bagian dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX), salah satu produsen emas dan tembaga terbesar di dunia. Selain PT Freeport Indonesia, operasional FCX juga dilakukan perusahaan lain seperti PT Irja Eastern Minerals dan Atlantiic Copper, S.A.
Tanggal 22 Februari 2006, PT. Freeport Indonesia, perusahaan penambangan emas dan tembaga Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menghentikan operasinya. Humas PT. Freeport, Sidharta Mursyid, kepada wartawan di Jayapura, mengatakan, penghentian sementara itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat aksi penutupan jalan oleh sejumlah warga di sekitar ruas jalan Mile 72-74. ”Kami belum mengetahui secara pasti besar kerugian yang dialami perusahaan akibat penghentian sementara kegiatan penambangan ini,” katanya.
Freeport Ditutup, Pendapatan Negara Berkurang USD 2,7 Juta per Hari. Penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia diperkirakan berkurang USD 2,7 juta/hari menyusul penutupan kegitatan operasi tambang akibat aksi warga setempat di dekat lokasi tambang emas dan tembaga. Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring usai mengikuti raker Pansus RUU Mineral dan Batubara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis mengatakan, perkiraan itu jika melihat rata-rata penerimaan negara dari Freeport yang mencapai satu miliar dolar per tahun. ”Jadi, bisa dihitung berapa kehilangan pendapatan negara dari Freeport per harinya,”ujarnya.
Jum’at, 31 Maret 2006 ; PT. Freeport Indonesia diminta meningkatkan satuan pengamanan internalnya untuk menjaga keamanan di lokasi tambang di Tembagapura, Papua. “Investor atau perusahaan-perusahaan itu harus menciptakan pengamanannya sendiri,” kata Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, kepada Tempo di Jakarta kemarin. Ia menjelaskan, peningkatan penjagaan itu salah satu bahan pembicaraan pemerintah dengan PT. Freeport dalam pertemuan Selasa lalu di Tembagapura. Tapi Freeport belum mampu menangani dengan satuan pengamanan internal karena lokasi sangat luas dan masalahnya kompleks. Sejumlah pejabat yang hadir yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf, Panglima TNI Djoko Suyanto, dan Kepala Polri Jenderal Sutanto.

———————— Meski banyak demonstrasi menuntut ditutupnya PT Freeport pemerintah tetap membuka PT Freeport. PT Freeport dianggap banyak menyumbang devisa. “Kalau kita total dari 1991-2005 pemerintah mendapat US$ 3,8 miliar untuk manfaat langsung, US$ 2,2 juta dikembalikan ke PT Freeport. Jadi penerimaan negara cukup besar,” kata Meneg ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Hal ini diungkapkan Purnomo usai mengikuti Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam ) di kantor Menko Polhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (19/3/2006). Purnomo menjelaskan untuk tahun 2005 saja pemerintah mendapatkan dana sebesar US$ 880 juta. Dari total dana tersebut, terdapat royalti sebesar US$ 82 juta. “Sesuai UU Otsus sekitar 80 persen royalti itu dikembalikan ke daerah, 32 persen jatuh ke Kabupaten Timika, 32 persen ke Kabupaten Papua dan 15 persen ke provinsi,” jelas Purnomo. Disamping itu, lajut Purnomo, ada manfaat yang tidak langsung berupa dana sebesar US$ 740 juta. Dari dana itu, Rp 400 miliar untuk community development, Rp 5 Miliar untuk Suku Amungme, dan Rp 5 milar untuk Suku Komoro.

Alasan lain untuk tidak menutup PT Freeport adalah keinginan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum dan investasi di Indonesia. “Kontrak itu adalah kontrak antara pemerintah RI bukan hanya pemerintahan saat ini saja,” imbuhnya. Pemerintah juga telah melakuakan audit lima tahunan terhadap PT Freeport. Audit terakhir dilakukan pada tahun 2000. Pada saat itu Menko Perekonomian dijabat oleh Kwik Kian Gie. “Dalam audit itu tidak ditemukan adanya masalah,” cetusnya Sedangkan pada tahun 2005 telah dilakukan audit kembali pada PT Freeport meliputi empat aspek yaitu aspek lingkungan, penerimaan negara, produksi dan perkembangan situasi keamanan. “Jadi saat ini kita dalam tahapan audit lima tahunan, dan dengan audit ini akan lengkap,” tandas Purnomo (sumber)
Freeport Jelang Pengumuman KIB jilid 2
Suara dari Papua, 31 Juli 2009. DPP LPNR-PB ;Arkilaus Arnesius Baho mengeluarkan pernyataan sikap untuk menutup operasi PT Freeport sebagai solusi bagi Papua; “Untuk itulah, kami menegaskan kepada pemerintah bahwa:1. Tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan Freeport adalah solusi terbaik untuk membentuk suatu system tatanan pengelolaan tambang yang mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional dan tentunya dengan pembenahan instrument pertambangan inilah, awal bagi pemenuhan ekologis, penegakan HAM, keadilan ekonomi yang mandiri menuju tatanan masyarakat Papua dapat tentram dan bermartabat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kolaborasi kepentingan militer organic maupun non organic dengan penempatan sejumlah satuan di areal tambang bahkan di perkampungan hanyalah proyek Negara yang sia-sia. Sebab, ulah ketidak efisiensi aparatur Negara di Papua terbukti menimbulkan implikasi adanya tragedy kemanusiaan. Sebagian sandi operasi militer digelar tanpa keputusan undang-undang resmi Negara. Banyak sandi operasi militer di Papua yang digelar secara illegal bahkan melecehkan konstitusi NKRI. Sudah saatnya dikurangi keberadaan militer dengan aktifitas tidak jelas. Dan juga pengurangan aktifitas militer di Tanah Papua juga mengurangi penggunaan dana Negara dan tentunya kontradiksi perlawanan bersenjata semakin mengecil. 3. Negara haru mengedepankan sanksi terkait kesewenangan siapapun, terutama para pemodal yang se-enaknya merusak tatanan ekologis, hingga pemenuhan HAM yang terkubur akibat dominasi pemdal. Freeport haru di usut kejahatanya terhadap lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia. 4. Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendukung penuh pemenuhan kedaulatan rakyat semesta, Rakyat Papua harus berdaulat diatas negerinya untuk menuju kemandirian bangsa yang adil dan bermartabat.
27 Agustus 2009 ; Sistem pengamanan transport karyawan PT Freeport Indonesia dan pengiriman barang ke Tembagapura semakin diperketat. Mulai hari ini setiap lima kendaraan yang akan ke Tembagapura akan di kawal sebuah panser. Selain itu setiap supir mulai dilengkapi rompi dan helm anti peluru.Kebijakan ini ditempuh karena sekalipun sudah dijaga seribu pasukan gabungan dan tujuh penduduk asli Mimika yang dituduh turut serta penembakan sudah ditangkap, tetapi aksi penembakan dari teroris bersenjata di jalan Timika-Tembagapura tetap terjadi hingga pertengahan Agustus 2009. Supir bis dan kargo PT Freeport yang mulai resah, pada Kamis (27/8) pagi menggelar rapat tertutup bersama manajemen PT Freeport Indonesia. “Kami baru selesai rapat, membahas jaminan keamanan bagi para supir,” kata seorang supir, Markus Toto. Dalam rapat yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPSI Mimika Agus Krei, Industrial Relation PT Freeport Indonesia John Rumainum, dan Pimpinan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Djuarsa, disampaikan bahwa telah diberlakukan sistem pengaman baru. “Menurut pimpinan Pak Djuarsa, sistem pengamanan Freeport sudah diubah, setiap lima kendaraan akan dikawal sebuah panser,” kata Markus. Tetapi Djuarsa meminta seluruh karyawan tetap waspada karena sekalipun dilengkapi panser, penembakan tetap bisa terjadi. “Pak Djuarsa meminta kami untuk tetap berhati-hati dan waspada,” kata Markus. Dalam pertemuan ini, Industrial Realtion PT Freeport Indonesia, John Rumainum, menyampaikan bahwa sudah dilakukan pertemuan antara petinggi Freeport dengan Kepolisian mengevaluasi situasi keamanan di areal Freeport. Selain itu, CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler dan Kapolda Papua Irjen Bagus Ekodanto sudah melaporkan hasil evaluasi keamanan kepada Menteri Pertambangan dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta beberapa waktu lalu. Sistem Pengamanan Baru Untuk Freeport : Dan dalam sistem pengamanan baru ini dilakukan pembagian tugas antara TNI dan Polri. TNI menjaga wilayah disepanjang jalan Timika-Tembagapura, Polisi menjaga keamanan secara umum. “Sistem keamanan baru ini diharapkan, mulai besok mobilisasi karyawan ke Tembagapura atau sebaliknya dapat dilakukan,” kata Markus.

Purnomo dari Menteri Negara ESDM ke Menteri Pertahanan : Apa yang akan di “Pertahankan” dari Freeport ??

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (mungkin butuh waktu tuk menjawabnya)
Catatan

Mengingatkan kita tentang sejarah pahit di negeri Indonesia, bahwa orientasi politik terselubung Negara-negara para industrialisasi ini mengakibatkan Penderitaan yang dialami rakyat Papua sangat kompleks. Mulai dari penghilangan kemerdekaan politik, penindasan atas system ekonomi bangsa, rapuhnya peradaban penduduk pribumi Papua. Bagi masyarakat Papua, nasib Bangsa Papua Barat kemudian di eksekusi dengan amunisi kehadiran PT. Freeport. Dimana disatu sisi, Integrasi Bangsa Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi dengan kehadiran PT. Freeport ( Indonesia ). Amerika dan Negara-negara Kapitalisme lainnya dengan keinginan kuat untuk mengambil sumber alam rakyat Papua dimasa lalu membuat nasib Bangsa Papua sampai hari ini berada dalam denyut kehidupan yang tak menentu. Dasar status rakyat Papua hanya di tentukan oleh kemauan para pemodal semata. Realitas politik masa lalu itulah, kembali kami memberikan kenyataan bahwa PT. Freeport Indonesia hanyalah label dalam membungkus keinginan para pemodal internasional untuk melegitimasi status politik rakyat Papua sampai hari.
Terbukti sudah, selama beroperasi di Timika, per hari, penghasilan perusahaan AS ini diperkirakan mencapai 27 juta dollar. Dari sejak beroperasi, pemerintah dan pemilik hak ulayat baru diberi status pembayaran wajib investasi pada tahun 1996 pasca kontrak karya ke-dua. Sedangkan sebelumnya sejak tahun 1967, Freeport belum diwajibkan dalam pembayaran kepada pemilik hak ulayat dan pemerintah. Fakta keberadaan Freeport selama 39 tahun ( 1967-2009) sebuah niscaya ketidakadilan terjadi. Aspek politik Papua final kedalam Negara kesatuan republic Indonesia masih berlanjut pada tahun 1969 dengan proses penentuan pendapat rakyat. Namun, sudah benar bahwa rekayasa pemodal sudah ada dua tahun sebelum status de jure integrasi Papua kedalam RI. Rekayasa pemasukan Papua kedalam bingkai NKRI inilah, mengakibatkan masalah yang terjadi di Tanah Papua pemerintah Indonesia cenderung mengedepankan hubungan arbitrase dan diplomasi politik semata dengan menjaga integritas Negara adidaya diutamakan Negara daripada rakyat di Papua.
Pemerintah harus memberi ruang politik dan ekonomi baru bagi rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Papua. Akar konflik politik pencaplokan tanah Papua harus disikapi hari ini dengan satu jalan terbaik, menutup Tambang bermasalah di Papua ini. Penutupan PT. Freeport Indonesia juga sebagai langkah maju sebab disinilah pola penataan ekonomi dan kedaulatan bangsa terbebasakan dari upaya cengraman yang telah ditanam neo-imperialisme Negara-negara kapitalisme global. Freeport sebagai akar kolaborasi usaha-usaha politik lahirnya jajahan diatas bumi Papua.
Ekspansi Freeport di ikutsertakan juga ekspansi para militer. Adalah konflik hari ini di Areal PT. Freeport Indonesia niscaya bukan kekuatan militer pengguna senjata. Keberadaan Freeport melegitimasi militer resmi dan tidak resmi bercokol. Kolaborasi kekerasan pun tak bisa di hindari. Dari tahun ke tahun, pasti tragedy kemanusiaan berlaku di Freeport. Bencana alam ( longsor ) menimbun para karyawan, penembakan terhadap penduduk sipil dengan dalih mengganggu keamanan infestasi dibenarkan dalam operasi militer di areal tambang. Kekangangan bedil militer dalam investasi asing di Papua begitu kompleks dan saatnya dirubah, bahwa kedaulatan rakyat panglima dari segala kepentingan diatas bumi Papua.
Menurut Amien Rais, apa yang dikeruk Freeport di wilayah paling timur Indonesia itu sebenarnya bisa menutup utang luar negeri Indonesia. Tapi nyatanya utang kita tambah membengkak dan negeri ini mengalami kebangkrutan.

Bagi yang belum percaya tentang KORPORATOKRASI  silakan baca !!
Mantan Bandit Bongkar Kejahatan Jaringan Internasional
Kejahatan Korporatokrasi
Buah Korupsi : Pengakuan Bandit Ekonomi

1 Vote


Silaken buwat berbagi:



Tentang kopral cepot
 Menuliskan masa lalu dan membiarkannya berbicara ...... Mengeja masa kini dari suara hati yang tersembunyi ..... Mengetuk masa depan dengan pintu KUASA .. Karya dari Usaha dan ASA. Ini semua tentang Indonesiaku Indonesia Anda dan Indonesia Kita
 View all posts by kopral cepot »
21 Comments

Posted by kopral cepot pada Oktober 23, 2009 in Wacana Kini


Kaitkata: Freeport, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, kabinet sby, korporatokrasi, Purnomo Yusgiantoro
← Virus, Namru 2 dan Ibu Menkes Baru
Inilah Situs Porno Yang Akan di Blokir Bung Tifatul … (Beranikah!) →

Suka
Be the first to like this post.
21 Responses to Purnomo Yusgiantoro dan “Pertahanan” Freeport

nusantaraku

 Oktober 23, 2009 at 3:17 am

Kasus freeport Papua yg kang cepot uraikan merupakan cth yg baik dari pengakun John Perkins. Kok pajak n royaltiny kecil banget?
Balas


ruanghatiberbagi

 Oktober 23, 2009 at 3:23 am

keduax diamankan dulu
Balas


ruanghatiberbagi

 Oktober 23, 2009 at 3:25 am

kok banyak sing bau bau paklik sam yo  , daru dulu om purnomo itu strategi dan kuat beckingnya, yah wong cilik mo bilang apa lagi, paling banter bisa komen dibawahnya pertamax hiks
Balas


alamendah

 Oktober 23, 2009 at 5:21 am

(maaf) izin mengamankan KEEMPAT dulu. Boleh kan?!
 Yang beginian ini sering kali membuat orang kecil susah.
Balas


dira

 Oktober 23, 2009 at 8:52 am

Bukan hanya saya, negara ini juga sebagai “wong cilik” di mata kepentingan MNC.. Jika Freeport ditutup, AS dan seluruh media di bawah penguasaannya akan teriak: “iklim investasi di Indonesia adalah yg terburuk di dunia…”, Lha, yen wis ngono, piye iku…
Balas


 temo

 Februari 23, 2010 at 2:56 am

knapa harus takut tidak ada investasi di negri kita kalo nyatanya kita sudah punya semuanya?? yg diuntungkan dari investasi macem gini cm segelintir orang di elit kepemimpinan dengan menjadikan rakyatnya sebagai budak kok.
Balas

 Pingback: Virus, Namru 2 dan Ibu Menkes Baru « Biar sejarah yang bicara ……..

[u] [s]

 Oktober 23, 2009 at 1:24 pm

semua fakta sejarah tentangnya sudah banyak terukir, banyak yang buruk namun terkesan didiamkan, Hohhhh! sanes pitnah ieu mah, tapi beneran!

semoga PERTAHANAN INDONESIA, tidak JEBOL gara-gara dia, atau awas saja jika malah dia yang sengaja memberikan peluang pada asing untuk menjebol pertahanan Indonesia…

Lieuuurrrrr! teuing ah, kumaha boa pikiranna nu nyieun kabinet ieu….
Balas


Bodrox

 Oktober 23, 2009 at 7:12 pm

Selalu miris baca yang kaya gini. Barang berharga kita diangkut keluar & disisakan sedikit bagi segelintir orang biar gag ribut 
Balas


sikapsamin

 Oktober 23, 2009 at 11:52 pm

Ini informasi apaan ya?!
 Ooo…gara2 ulah Si Budak Yankee?!
 Hancur…NKRI!
 Silahken klik ini:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yankee

Ini tentang Sejarah Yang Bicara
Balas


sikapsamin

 Oktober 23, 2009 at 11:53 pm

Ini informasi apaan ya?!
 Ooo…gara2 ulah Si Budak Yankee?!
 Hancur…NKRI!
 Silahken klik ini:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yankee

Ini tentang Sejarah Yang Bicara

Salam JASMERAH
Balas


Muhammad Jabir

 Oktober 24, 2009 at 4:35 pm

Kasian jg bangsa kita ya…. Mungkin pepatah “ayam mati di lumbung padi” cocok untuk Indonesia.
Balas


ruanghatiberbagi

 Oktober 26, 2009 at 12:17 am

dan bangsa-bangsa maju itupun tidak bakal rela kalau kita pandai, karena tidak lagi bisa diakalin dan di congor hidungnya untuk jadi kerbau pembajak sawah diladang sendiri namun mereka yang nikmati
Balas


 sikapsamin

 Oktober 26, 2009 at 7:53 am

Salam JAS-MERAH

Di benak/hati mereka yang ber-DNA Budak, satu tekad yg dimilki adalah : PERTAHANKAN kepentingan SINYOKU*

Salam JAS-MERAH

* = anak majikan bangsa asing.
Balas


KOTk

 Oktober 26, 2009 at 11:27 pm

BUKAN SALAH MNC YANG ADA DI INDONESIA, YANG PERLU ITU PERBAIKI WATAK PEJABAT INDONESIA YANG KORUP TU, KALO GITU SI KAPAN SAJA ASAL MNC ADA YANG NGAK BENAR LANGSUNG DIUSIR DEMI KEPENTINGAN RAKYAT, PEJABAT KITA HANYA MENANG GELAR PROF, DR DLL TAPI BULE TAU ISINYA PASIR SEMUA ALIAS KOSONG….HAHA PAYAHA…SALAM DAMAI!!!!(LkTK)
Balas


 Erna datu

 Oktober 30, 2009 at 2:38 pm

Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin…DI MANAKAH KEADILAN di Negera ini disebut-sebut mengutamakan kEadilan..
Balas

 Pingback: Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Sebuah Analisis | itempoeti
 Pingback: Mengembalikan Jati Diri Bangsa dan Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa | Nuswantara

 temo

 Februari 23, 2010 at 2:53 am

Indonesia udah dijual oleh mereka yang mengaku pemimpin bangsa.. Masih mau disebut sbagai bpk pembangunan pula..

Mereka yang gila, ato kita yang bodoh….
Balas


katagame

 Maret 23, 2010 at 1:05 pm

bagaimanapun juga indonesia dan amerika bertangung jawab atas konspirasi pilitik yang terjadi diatas tanah papua oleh karena itu sekarang tidak ada pilihan lain selain papua merdeka. West Papua, adalah nama Negara kami, yang pernah didekelarasikan pada tahun 1961, yang lengkap dengan atribut Negara dan pemerintahan, selayaknya sebuah Negara merdeka Oleh tokoh–tokoh terkemuka Papua saat itu, disiarkan langsung oleh radio Nederland dan radio Australia.
 Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua. sebaliknya Indonesia melancarkan penyerangan dengan persenjataan lengkap yang didapatnya dari Rusia, melalui isi komando TRIKORA yang dibacakan oleh Ir. Soekarno (Presiden Indonesia Pertama), di alun-alun Yogykarta pada tanggal 19 Desember 1961. Indonesia mengklaim atas pulau Papua sebagai wilayah kekuasaanya.
 Akhirnya membuat Amerika dan Negara Sekutu Belanda lainnya ketakutan karena posisi Indonesia di Asia Tenggara sangat strategis untuk pelayaran dan perdagangan (ekonomi), maka Roberth Jhonson dari Staff Dewan Keamanan Amerika mengirim Surat Rahasia ke Mr. Bundi Assisten Pribadi President John. F.Kennedy pada tanggal 18 Desember 1961 ( ketika Indonesia mengadakan Kampanye Militer ) untuk segera mendesak Belanda menyerahkan Administrasi Papua ke Indonesia serta menghapus Hak Pribumi Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri agar Soekarno bisa mengurangi Komunisnya di Indonesia. Dua minggu sebelum negosiasi antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 20 Maret 1962 untuk penyelesaian masalah Nederland New Guinea, saat ini kami sebut dengan nama West Papua, muncul tekanan kepada President John. F. Kennedy dari CIA, the Departments of State, Defence, the Army, the Navy, the Air Force, the Joint Staff, dan NSA pada tanggal 7 Maret 1962. Kemudian mereka telah menunjuk Diplomat Amerika yang berhasil membungkam Komunis di internasional, yaitu Tuan Elsworth Bunker untuk menjadi penengah ( Mediator ) antara Belanda dan Indonesia.
 Dengan adanya penekanan Pemerintah Amerika melalui Surat Rahasia Presiden Kenedy yang tertanggal 2 April 1962, menekankan Pemerintah Belanda agar menerima rencana Tuan Bunker, maka Belanda terpaksa menanda tangani Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 untuk menyerahkan Administrasi Nederlands Nieuw Guinea kepada Pemerintahan Sementara PBB UNTEA ( United Nation Temporary Executive Authority ) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian diserahkan lagi ke Indonesia, dengan catatan enam tahun kemudian yaitu pada tahun 1969 harus diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri kepada rakyat penduduk pribumi Papua.
 Pada akhirnya Bangsa dan Tanah Air Papua dijadikan tumbal oleh Amerika Serikat dan sekutunya Atas kepentingan ekonomi dan gencarnya Paham komunis yang dianut oleh soekarno waktu itu. Mekanisme internasional untuk menyelesaikan masalah Papua yang ditawarkan oleh Tuan Bunker, melahirkan satu konspirasi politik yang luar biasa antara Indonesia dan Amerika beserta sekutunya.
 Sebelum dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, pada tahun 1967 Amerika Serikat bersama Indonesia telah menandatangani kontrak karya, untuk operasi tambang di wilayah timika –Papua, yang sampai saat ini masih beropersasi. Dengan kepentingan ekonomi, Amerika Serikat dan sekutunya mengabaikan Hak dasar Rakyat Bangsa Papua dalam mekanisme pelaksanaan PEPERA 1969.
 Proses Penentuan Nasib Sendiri ( Self Determination ) yang dilaksanakan di Papua adalah merupakan salah satu Proses yang memalukan PBB sendiri sebagai Organisasi Pembela Keadilan dan HAM di dunia serta Indonesia dan Amerika karena telah ikut melanggar Hak-hak Sipil dan Politik maupun Hak-hak Penduduk Pribumi Papua sebagaimana tertuang di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Polik serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penduduk Pribumi. Selain itu, mereka juga telah melanggar Perjanjian New York Pasal 18 “one man one vote” yang ditanda tangani di Gedung PBB tanggal 15 Agustus 1962 karena membatasi 1026 orang peserta, sementara jumlah pendudukan Papua saat itu 8000 orang. Jumlah peserta 1026 orang pun, terdiri dari Penduduk Pribumi dan NonPribumi serta tidak dilaksanakan sesuai mekanisme Internasional.
 Pada tanggal 1 mei 1963, Bangsa Papua diintegrasi melalui mekanisme yang tidak demokratis ke dalam bingkai RI, sejak itu pula bangsa Papua mengukir sejarah pahit dalam hidup bangsa Papua. Diawali sejak Pemerintah Indonesia menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM); Pengiriman Pasukan Organik dan Non organic semakin meningkat, Pembunuhan terhadap bangsa Papua terjadi dimana-mana secara fisik maupun non fisik, Pelanggaran HAM terjai di Papua dari berbagai sisi, mulai dari POLITIK, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, PENGERUSAKAN LINGKUNGAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DLL . Beberapa aspek kejahatan yang dilakukan Indonesi terhadap bangsa Papua, terkadang menjadi bahan empuk untuk kempanye luar negeri dengan tujuan tertentu, oleh kalangan tertentu.
 Sejarah panjang ini, telah memberikan gambaran kepada kami bangsa Papua, untuk menentukan nasib bangsa Papua kedepan, oleh karena itu kami dari Komite Nasional Papua Barat menyampaikan suara Rakyat Bangsa Papua kepada seluruh bangsa di dunia bahwa PEPERA 1969 tidak demokratis dan cacat hukum internasional, maka REFERENDUM bagi Rakyat Pribumi Papua adalah satu-satunya solusi terbaik untuk menentukan nasib bangsa Papua sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.
 Dengan ini kami rakyat Bangsa Papua menyatakan sikap:
 1. Menolak berbagai macam mekanisme selain REFERENDUM untuk menyelesaikan persoalan Papua (karena kami Rakyat Bangsa Papua telah Mempelajari, Melihat, Mengalami dan merasakan berbagai mekanisme yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua akan tetapi belum pernah menemukan titik terang bagi nasib Bangsa Papua oleh karena itu, rakyat Bangsa Papua memilih REFERENDUM sebagai satu – satunya mekanisme untuk menyelesaikan masalah Papua.
 2. Menolak Dialog Jakarta – Papua (karena dialog bukan mekanisme penentuan nasib bangsa Papua yang diinginkan oleh Rakyat Bangsa Papua)
 3. Menuntut Pemerintah Amerika Serikat; Segera bertanggung jawab atas kesalahan dan kejahatan terhadap bangsa Papua.
 4. Menuntut dengan tegas PT. Freeport Indonesia segera ditutup dari Tanah Papua. (karena sejak kontrak karya PT Freeport tahun 1967 sebelum 2 tahun PEPERA 1969 dilakukan , telah terjadi Konspirasi politik antara Indonesia Dan Amerika untuk melimpahkan nasib bangsa Papua ke dalam bingkai RI.
 5. Menuntut Pemerintah Indonesia; Segera tarik militer Organik maupun Non-organik dari seluruh Tanah Papua (Dengan alasan bahwa pembantaian, pembunuhan dan pelanggaran HAM lainnya, terjadi di tanah Papua karena tanah Papua dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)
 6. Menuntut Pemerintah Indonesia; Segera bebaskan TAPOL & NAPOL Papua (Dengan alasan makar dan separatis yang dilimpahkan kepada TAPOL & NAPOL Papua tidak merujuk pada arti sesungguhnya kata “makar” & “separatis” karena TAPOL & NAPOL Papua adalah penjuang HAM dan Demokrasi serta pejuang hak Sipil & Politik sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional.
 7. Menuntut Pemerintah Indonesia; Segera buka akses bagi Perss Nasional dan Internasional (karena perss memiliki kebebasan untuk meliput berbagai berita yang terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini dan mempublikasikannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dijamin, dilindungi serta diakui oleh undang – undang internasional termasuk Indonesia)
 8. Menuntut Pemerintah Indonesia; Segera buka ruang demokrasi bagi Pejuang HAM (karena Perjuang HAM tidak terikat pada tempat dan waktu, sehingga harus diberikan ruang sebebas – bebas mungkin kepada pejuang HAM)
Balas


 akhaghsfdvfdnfdusasgdvdshgashbsakjsdkdhgdcafg

 Oktober 3, 2010 at 4:17 pm

no komen, pa pur menhan, pa kasad dan kopasusu?embargo dicabut? demi teroris(?) dan china? aaaaaah ga tahu dah, yg jelas domba diadu ga enak, enaknya disate aja. tanah air artine al au ad bersatu saling menunjang, mosok2 garogoro 65 sing loro dikebiri?artno nopo pak manteb?artine sing master mind biyen embarogo lagi fokus ning DN, ‘teroris’ lan stabilitas dn, eh stabilitas pengerukkan sda indon; daya gedor indon rusak goro2 au karo al dikebiri, wis wit biyen dielingake ra krungu, kalo iwak entek disepeleke malaysia karo2 negoro2 persemakmuran yo wajar, al au daya gedor luar kok dikebiri?mikir coy!malah sing ngrungono rrc, tanah dan air, sing telu kudu rukun lawan asing. transportasi kecepatan respon cepat ilang seiring kebiri al au, wajar timor2 sipadan ligitan lepas, wajar cok, lumrah cok. yang mau diomongin banyak, tapi kalo untuk dikhianati buat apa diomongin? demak maritim mataram agraris, opo tidak jadi koco, kombinasi loro2ne, eling daya gedor pangeran sabrang lor?demak!!
Balas
SOURCE : http://serbasejarah.wordpress.com/2009/10/23/purnomo-yusgiantoro-dan-pertahanan-freeport/

No comments:

Post a Comment