Amazon Deals

Tuesday, August 2, 2011

PEGAWAI NEGERI SIPIL/AMBTENAAR

Menyimak Nasib Pegawai Negeri Sipil
06 July 2004

SEORANG teman, pegawai negeri golongan III B, berkirim kabar setelah dimutasi ke luar Pulau Jawa. Kehidupan ekonominya membaik drastis. Anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang baik plus masih mampu membiayai pelajaran tambahan dan punya tabungan. Hal itu sulit diperolehnya ketika ia masih berdinas di Jakarta, di instansi dan jabatan struktural yang sama.

Kalau ada kelompok pekerja yang paling menarik perhatian di negara ini, tentulah pegawai negeri sipil (PNS). Setiap tahun, rencana kenaikan gajinya pasti mendapat porsi berita di berbagai media. Bahkan harga-harga bisa dinaikkan dengan alasan kenaikan gaji pegawai negeri.

Dengan kekuatan 3.648.005 orang (berdasarkan hasil pendataan ulang PNS per Desember 2003), PNS merupakan kelompok pekerja yang memiliki beberapa keunikan. Pertama, sumber gaji mereka adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga fokus pekerjaan dan pelayanan seharusnya adalah masyarakat. Namun yang terjadi justru masyarakat yang harus mengeluarkan uang ekstra ketika hendak mendapatkan pelayanan publik.

Kedua, gaji mereka diklaim tidak cukup bahkan untuk hidup normal. Ajaibnya, penerimaan untuk jadi pegawai negeri selalu dibanjiri peminat. Bahkan dengan bumbu uang pelicin yang jumlahnya puluhan juta rupiah. Ketiga, pelayanan publik tidak memadai karena alasan kekurangan sumber daya. Anehnya, pegawai negeri dianggap sebagai kelompok tidak pernah bekerja maksimal.

Sejak pemerintahan Orde Baru hingga kini, pengelolaan PNS belum pernah menghasilkan perbaikan yang signifikan. Pemerintah selalu menggunakan alasan kecukupan anggaran yang membuat fasilitas dan gaji pegawai negeri tidak pernah disesuaikan secara signifikan. Usulan lain adalah melakukan rasionalisasi, karena dipercaya jumlah pegawai negeri sudah terlalu banyak.

Terakhir, Menneg PAN mengemukakan 4 (empat) opsi untuk menaikkan pendapatan pegawai negeri. Opsi-opsi tadi membutuhkan anggaran berkisar dari Rp 84 triliun (dengan kondisi seperti sekarang-tidak ada perubahan) hingga Ep 226 triliun (minimal gaji Rp 800.000 dan maksimal Rp 10 juta). Realitanya, APBN hanya ada di kisaran Rp 330 triliun, sehingga opsi yang memakan 70 persen dari APBN jelas tidak mungkin.

Sudah terbangun citra bahwa gaji pegawai negeri pada berbagai tingkatan adalah tidak memadai. Sehingga kalau pelayanan publik tidak memadai harap maklum. Secara umum masyarakat maklum. Terbukti hampir tidak ada lagi keluhan tentang lambannya penerbitan Sertifikat, IMB dan pelayanan lainnya.


Sudah Cukup

Sebenarnya kalau ditilik lebih jauh, untuk pendatang baru, gaji pegawai negeri sudah memadai. Sebagai perbandingan, seorang lulusan SLTA akan memulai karirnya di golongan II A dengan gaji pokok Rp 725.000. Lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pekerja di pabrik dengan UMR DKI Jakarta yang hampir mencapai Rp 700.000. Sarjana yang baru lulus dengan masa kerja 0 (nol) tahun akan memperoleh gaji pokok Rp 900.000. Tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang diberikan oleh sektor swasta.

Pokok permasalahannya adalah semakin tinggi golongan pegawai tersebut berarti ia memiliki kualifikasi akademik yang semakin tinggi. Demikian juga masa kerja yang meningkat berarti kematangan dan pengalaman kerja yang lebih baik. Kedua hal tersebut tidak diapresiasi secara tepat. Dengan kata lain, semakin tinggi golongan dan masa kerja, semakin jauh kesenjangan dengan penghargaan yang diberikan oleh sektor lain.

Jadi seorang pegawai negeri dipastikan akan lebih 'miskin' jika ia tetap berada di sana dan mengandalkan gaji pokok. Jangan ditanya bagaimana fasilitas pensiunnya nanti. Kenaikan gaji dan usulan rasionalisasi tampaknya merupakan dua opsi yang paling sering dibahas. Masalahnya keduanya memiliki konsekuensi yang juga sama pahitnya. Oleh karena itu kondisi status quo seperti ini sementara tetap dipelihara.

Tanpa disadari, dampak dari status quo sungguh dahsyat. Selain pelayanan publik yang minimal, KKN di lingkungan pegawai negeri justru sudah naik kelas. KKN sudah berbasis sistem, bukan lagi aktor.


Bagian

Jadi, jangan dibayangkan ada pemain tunggal KKN. Proyek di suatu instansi berarti seluruh staff akan memperoleh bagian, termasuk bagian untuk instansi pemeriksa nanti. Semua bekerja sama dengan harmonis,senasib sepenanggungan, satu tujuan dengan biaya yang ditanggung masyarakat. Bukti lain, unit kerja senantiasa memelihara dana taktis yang sumbernya jelas tidak legal.

Saat ini penggajian diberikan atas dasar golongan dan masa kerja. Padahal seorang pegawai akan mengukur kecukupan pendapatannya dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan fisik (makan minum, transportasi, perumahan) dan kebutuhan akan pendidikan. Setelah tercukupi, maka ia akan menabung.

Kebutuhan hidup tergantung pada lokasi kerja. Di Jakarta, seorang PNS berkeluarga dan memiliki anak membutuhkan biaya makan siang di kantor, transportasi, sewa rumah, listrik serta sekolah anak dan transpornya paling sedikit Rp 1,7 juta. Jumlah ini justru akan menghasilkan bila ia berdinas di luar Jakarta.

Hal ini menyiratkan bahwa sudah selayaknya struktur penggajian PNS ditetapkan berdasarkan suatu index kebutuhan hidup. Pemerintah harus dapat menetapkan suatu index biaya hidup yang layak, di mana seluruh kebutuhan fisik dan pendidikan tercakup disana. Index disusun berdasarkan kabupaten.

Dengan demikian struktur penggajian sekarang ini tetap digunakan, tinggal lagi dikalikan dengan index tadi. Hasilnya, dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang sama, maka seorang auditor dengan golongan III B di Jakarta akan memperoleh gaji yang berbeda dengan di Yogyakarta.

Tidak lagi sama dengan saat ini, sama-sama memperoleh Rp 2 juta. Dengan struktur ini, tabungan yang diproyeksikan akan kurang lebih sama. Dengan demikian kedua pegawai diatas tetap merasakan kecukupan yang sama atas gaji yang diperolehnya meskipun secara kuantitatif berbeda.

Biaya yang dibutuhkan untuk opsi ini dipastikan dapat dijangkau oleh anggaran negara. Karena tidak seluruh PNS akan mendapatkan kenaikan gaji.

Dibandingkan dengan praktik selama ini, di mana kenaikan gaji diberikan merata berdasarkan golongan, PNS yang hidup di kota besar atau di daerah yang mahal tetap akan mengeluh kekurangan. Sementara itu PNS ditempat lain akan 'kelebihan' dan tentu mereka tidak pernah terdengar suaranya.

Setelah gaji dapat memenuhi kebutuhan hidup, tahapan selanjutnya adalah merasionalisasi beban kerja. Bukan rasionalisasi jumlah PNS. Beban kerja selama ini harus ditinjau ulang sehingga pelayan publik harus mendapat prioritas utama. Seluruh PNS harus diusahakan memperoleh beban kerja yang cukup dan harus diciptakan agar mereka tetap sibuk.

Hal ini untuk mengangkat moral kerja. Suatu unit kerja yang senantiasa sibuk akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi PNS yang menganggur. Sebaliknya, bila unit tadi lebih banyak penganggur, justru yang rajin bekerja akan menderita berada di sana.

Masih banyak pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat yang belum dilakukan. Padahal pengangguran berkeliaran di kantor-kantor.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut bahkan tidak membutuhkan dana tambahan. Misalnya, penyusunan arsip dan dokumen agar lebih rapi dan teratur, penambahan tenaga untuk pelayanan perijinan, pemeliharaan kebersihan kantor yang dilakukan oleh PNS sendiri, peningkatan frekuensi kunjungan lapangan untuk memonitor keadaan pelayanan dan sebagainya.

Selama ini karena tidak ada tindakan yang nyata dan drastis dari pemerintah, seluruhnya berlindung dibalik alasan gaji kurang dan tidak ada anggaran. Padahal banyak pekerjaan terutama pelayanan masyarakat yang dapat terlaksana tanpa tambahan anggaran.


Penulis mantan pegawai negeri, mahasiswa program S-3 Ilmu Manajemen Universitas Indonesia


##################################################
Pegawai negeri

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pegawai negeri di Indonesia

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

    1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
    2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:

Pegawai Negeri Sipil Pusat

   1  Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
   2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
   3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
   4. Pegawai Negeri Pusat Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.
   5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.


Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya.


Jabatan kepemerintahan berstatus Pegawai Negeri Sipil
Jabatan struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

    Jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah:
        Sekretaris Jenderal
        Direktur Jenderal
        Kepala Biro
        Staf Ahli

    Jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah:
        Sekretaris daerah
        Kepala dinas/badan/kantor,
        Kepala bagian
        Kepala bidang
        Kepala seksi
        Camat
        Sekretaris camat
        Lurah
        Sekretaris lurah


Jabatan fungsional

Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi pemerintah, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi pemerintah. Pangkat Pefawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai.


Berikut beberapa Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dalam jabatan fungsional:

    Guru
    Dokter
    Widyaiswara
    Bidan
    Perawat
    Bidan
    Apoteker
    Auditor
    Statistisi
    Pranata laboratorium pendidikan
    Pranata komputer
    Arsiparis
    Pustakawan


Jabatan kepemerintahan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil

Jabatan dalam organisasi pemerintah di Indonesia berikut ini adalah pejabat yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berstatus pegawai negeri. Pejabat berikut ini dipilih berdasarkan pemilihan yang melibatkan suara rakyat. Kekuasaan mereka melebihi pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena mereka merupakan aspirasi dan suara rakyat, karena jabatan ini memiliki wewenang atas pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah jabatan berdasarkan suara rakyat:

    Presiden
    Menteri (diangkat oleh presiden)
    Gubernur
    Bupati
    Walikota
    DPR
    DPRD
    Kepala desa


Daftar Golongan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Indonesia

Golongan     Pangkat
I/a         Juru Muda
I/b         Juru Muda Tingkat I
I/c         Juru
I/d         Juru Tingkat I
II/a         Pengatur Muda
II/b         Pengatur Muda Tingkat I
II/c         Pengatur
II/d         Pengatur Tingkat I
III/a         Penata Muda
III/b         Penata Muda Tingkat I
III/c         Penata
III/d         Penata Tingkat I
IV/a         Pembina
IV/b         Pembina Tingkat I
IV/c         Pembina Utama Muda
IV/d         Pembina Utama Madya
IV/e         Pembina Utama


Pegawai Negeri Sipil dan partai politik

Pada masa Orde Baru, Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap Golkar, yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar.

Setelah adanya Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah:

    Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis).
    Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara).
    Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).


Organisasi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil atau Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil.[1] Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.


Pegawai negeri di luar negeri

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pegawai negeri didefinisikan sebagai "segala posisi yang ditunjuk pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pemerintah Amerika Serikat, kecuali posisi-posisi tertentu dalam uniformed services. Pada awal abad ke-19, berdasarkan spoils system, semua birokrat tergantung pada politisi yang terpilih dalam pemilu. Hal tersebut diubah dalam Undang-undang Reformasi Pegawai Negeri Pendleton tahun 1883, dan saat ini seluruh pegawai negeri di Amerika Serikat ditunjuk dan direkrut berdasarkan keahliannya, meski pada pegawai negeri tertentu seperti kepala misi diplomatik dan agen-agen eksekutif diisi oleh orang-orang yang ditunjuk secara politis.


Britania Raya

Di Britania Raya, pegawai negeri tergabung dalam British Civil Service (Layanan Sipil Inggris). Pegawai negeri di Britania Raya adalah pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian mereka, dan tidak termasuk mereka yang ditunjuk menduduki jabatan tertentu. Pegawai negeri di Britania Raya harus netral dan dilarang terlibat dalam kampanye politik; meski dalam praktiknya netralitas tersebut kadang masih dipertanyakan.


Negara lainnya

Negara-negara lain memiliki sistem yang bervariasi. Misalnya di Perancis, seluruh pegawai negeri adalah pekerja karier seperti halnya di Britania Raya, meski menteri memiliki wewenang yang cukup besar untuk menunjuk posisi-posisi senior berdasarkan simpati politis. Di Jerman, sebagaimana di Amerika Serikat, dibedakan secara jelas antara jabatan politik dan jabatan karier.

Beberapa pekerja sektor publik tidak digolongkan dalam pegawai negeri. Pada kebanyakan negara, anggota angkatan bersenjata misalnya, tidak dikelompokkan sebagai pegawai negeri. Di Britania Raya, pekerja National Health Service dan aparat pemerintah daerah bukan termasuk pegawai negeri.


##################################################
 Ambtenaar Tanggap Warga Lebih Baik

Para ambtenaar kadang masih kurang mengenali keluhan warga, sehingga menganggapnya kurang penting. Terutama ambtenaar pemerintah kotapraja (pemkot).
Oleh karena itu para ambtenaar akan mendapat kursus ekstra cara mengenali keluhan dari para warga. Ombudsman Amsterdam akan memulai dengan memberi kursus untuk staf loket yang berhadapan langsung dengan warga.
Dari statistik keluhan warga menunjukkan bahwa masih banyak ketidakberesan dalam penanganan keluhan. “Warga akhirnya mengadu kepada kami, karena mereka tidak mendapat pelayanan semestinnya dari pemkot” demikian ombudsman pemkot Ulco van de Pol. (ni)

SOURCE :

##################################################
Gambaran Kualitas Pejabat Publik Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggambarkan rendahnya kualitas dari elite politisi Indonesia sekarang.

Meskipun yang bersangkutan berusaha berkelit dari berbagai kritik, sulit dimungkiri jika pernyataan itu memang mencerminkan pikiran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

"Pernyataan adalah manifestasi dari pikiran sehingga tidak bisa dipandang sepele begitu saja. Kalau setiap pejabat publik bebas berbicara apa pun seperti pernyataan konyol Marzuki Alie, tidak bisa dibayangkan bagaimana roda pemerintahan ini bisa berjalan efektif," kata Hendardi, di Jakarta, Rabu (3/8/2011).

Menurut dia, sebenarnya sah-sah saja seseorang mengutarakan pikiran dalam alam demokrasi seperti sekarang. Namun, sebagai pejabat publik, semestinya hak berpendapat itu harus dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan komentar yang lebih produktif bagi agenda bangsa untuk memberantas korupsi. Hindari komentar yang kontraproduktif bagi perjuangan bersama memberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri ini.

Pernyataan Marzuki, lanjut Hendardi, bukanlah tanpa maksud dan perenungan. Patut diduga, gagasan pembubaran KPK itu mencerminkan kehendak politik pribadi dan atau mungkin sebagian elite Partai Demokrat. Bukan rahasia lagi, beberapa pengurus partai itu disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai pihak-pihak yang menerima uang pelicin dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

Pernyataan Marzuki sejatinya tidak berpengaruh langsung pada penegakan hukum karena dia memang bukan penegak hukum. Namun, gagasan yang terkesan negotiable (mengandung unsur tawar-menawar) dengan koruptor dan benci dengan lembaga KPK itu akan membuka ruang lebar bagi para koruptor untuk bangkit kembali dan terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Tentu saja, kondisi ini akan merugikan pemberantasan korupsi.

"Secara politik, dampak paling nyatanya adalah citra Partai Demokrat yang semakin merosot," katanya.

Belajar dari kasus ini, Hendardi berharap, para politisi seyogianya menahan diri dalam berkomentar. Semakin banyak pernyataan aneh, kian tergerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Percuma saja merebut ruang publik untuk berkampanye jika kualitas politisnya rendah. Lebih baik bekerja dan menyampaikan hasil kerja itu kepada rakyat.

"Politik Indonesia lebih membutuhkan kerja nyata ketimbang pernyataan yang kualitasnya rendah," kata Hendardi menambahkan.


##################################################

PNS Indonesia Kurang Berkualitas

MenPAN: PNS Banyak yang Tak Punya Skill & Cuma Bisa Main Games




BANDA ACEH- Pelayanan birokrasi di Indonesia diakui masih rendah dibanding negara lain yang lebih maju.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan ada tiga masalah besar dalam birokrasi di negeri ini yang membuat pelayanan publik tidak berjalan baik.

"Tiga hal yang menjadi masalah besar dalam birokrasi di Indonesia sekarang, semuanya perlu direformasi secara menyeluruh, terkoordinir dan bertahap, tidak bisa dilakukan sekaligus," kata Azwar di depan sejumlah pejabat di Meuligo (Pendopo) Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (3/11/2011).

Masalah pertama adalah banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi kebanyakan diantara mereka tidak memiliki skill sehingga sering tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. "PNS penuh, enggak ada kerja, di kantor cuma main games," mantan plt Gubernur Aceh itu.

Kemudian distribusi PNS yang tidak merata dan sesuai kebutuhan. Penempatan PNS sering menumpuk di perkotaan. "Seperti penempatan guru misalnya, ada sekolah yang satu mata pelajaran diasuh oleh tiga guru, sementara di sekolah lain seorang guru harus mengajar tiga pelajaran karena kurang guru. Ini terjadi hampir disemua daerah, tidak hanya di Aceh," sebut Azwar.

Masalah lain, lanjut dia, adalah buruknya proses perekrutan atau mengandung unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Proses tes penerimaan PNS sekarang dinilai juga belum menjurus kepada menguji skil dan kemampuan.

Menurut Azwar masih ada waktu untuk memperbaiki semua kelemahan sekarang. Pemerintah, kata dia, sangat serius mereformasi birokrasi sekarang bahkan untuk mewujudkannya sudah diikut sertakan tim independen dari non Pemerintah yang lebih profesional dan tim quality assurance yang terdiri dari unsur BPKP.

Kedua unsur ini dimasukkan dalam struktur Badan Reformasi Birokrasi Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Budiono, dengan anggtota terdari dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Meneg PAN-RB, Mendagri dan Menteri Keuangan.

Azwar mengatakan dibawah kendalinya, MenPAN tidak membuat lagi rancangan khusus untuk mereformasi birokrasi, karena desain yang ada dinilai sudah memadai hanya saja selama ini kurang berjalan. Untuk menjalankannya butuh dukungan dan keseriusan tiga elemen Pemerintahan yaitu di Pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Pemprov dan pemkab/pemkot diminta jangan bersikap pasif melainkan harus ikut membantu menata pelayanan birokrasinya sehingga benar-benar berkualitas.

Azwar juga mengimbau agar masyarakat merubah pola pikir (mind set) bahwa lapangan kerja yang menjanjikan itu PNS. Untuk sementara ini pihaknya serius menjalankan moratorium PNS untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Menurut dia lapangan kerja akan terbuka luas di Indonesia kalau investasi meningkat. Untuk meningkatkan investasi hal yang sangat penting dilakukan adalah mereformasi birokrasi.

"Kalau pelayanan birokrasi bagus, yakinlah akan banyak yang mau investasi di Indonesia dan itu akan membuka banyak lapangan kerja," sebut Azwar.

SOURCE :  http://news.okezone.com/read/2011/11/03/337/524476/menpan-pns-banyak-yang-tak-punya-skill-cuma-bisa-main-games


##################################################
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyatakan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah menerapkan moratorium di setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

"Saya dulu waktu lulus kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha sejak dini," kata Azwar di Palembang Senin (14/5/2012).

Di negara maju, ucap Azwar, sebagian besar generasi mudanya tidak berpikir untuk menjadi pegawai pemerintahan tetapi bagaiman menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak anak muda yang bersekolah dengan tujuan menjadi pegawai dan tidak bisa menikmati berbagai program ekonomi yang ditawarkan pemerintah melalui 6 koridor yang telah dicanangkan.

"Program percepatan ekonomi 6 koridor itu harus dimanfaatkan benar-benar generasi mudah Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pekerja saja tetapi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Masa kita bikin program untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah malah yang menikmati warga negara lain," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Azwar yang juga sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini, mengatakan, sebanyak lebih dari 1.200 anak muda Sumatra Selatan mengikuti seleksi calon wirausahawan muda yang diadakan PAN di Palembang hari ini. Palembang dipilih sebagai salah satu kota ajang pencarian calon wirausahawan muda dikarenakan banyak sekali potensi ekonomi di Sumatra Selatan yang masih belum tergarap secara optimal. “Kita melihat besarnya potensi di Sumsel terutama Palembang ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh putra daerah guna menunjang kemajuan perekonomian,” jelasnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga triwulan I/2012 pertumbuhan (growth) ekonomi Sumsel terkontraksi atau mengalami perlambatan sebesar -0,7 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tahun 2011. Terkontraksinya pertumbuhan triwulan I/2012 lebih disebabkan oleh berakhirnya momen Sea Games yang berlangsung di triwulan IV/2011.

Azwar menjelaskan perlambatan sebesar - 0,7  persen tersebut dapat dikejar dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan dilakukan oleh calon wirausahawan muda binaan PAN . “Mereka ini nantinya akan mendapatkan pendampingan sehingga bisa menjalankan roda bisnis nya. Dan pada akhirnya bisa menggenjot ekonomi daerah yang sempat turun sebesar 0,7 persen,” tegasnya.


SOURCE: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/14/15052218/Menpan.Bukan.Saatnya.Lagi.Berpikir.untuk.Jadi.PNS 

##################################################
Menpan: Jangan Hanya Berharap Jadi PNS

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Benteng Vredeburg, DI Yogyakarta, Minggu (24/6/2012), mendorong para wirausahawan di Yogyakarta untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan memanfaatkan pertumbuhan jumlah wisatawan di Kota Gudeg ini.

"Pertumbuhan wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya harus dapat dimanfaatkan pemuda Yogyakarta untuk meningkatkan taraf hidup sehingga tidak mengandalkan pola pikir menjadi PNS demi mendapatkan kehidupan yang layak," imbau Abubakar dalam pelatihan wirausaha yang digelar Partai Amanat Nasional (MAPAN). 

Azwar menyebutkan, pada musim libur, ada 20 ribu wisatawan masuk ke Yogyakarta. Dengan kondisi itu, Azwar berharap para pemuda peserta pelatihan mampu mengubah pola pikir untuk bisa maju menjadi wirausahawan yang tangguh dan dapat memajukan perekonomian Yogyakarta.

"Program ini akan mendidik generasi muda untuk bisa menjadi wirausaha yang peka akan lingkungan sekitar sehingga mengetahui secara persis peluang usaha di sekitar," harap Azwar.

Azwar mengatakan, semangat berwirausaha harus ditumbuhkan di generasi muda Yogyakarta terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. "Jaringan bisnis akan terkoneksi satu sama lain sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian. Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia akan memberikan atau menyumbangkan peluang usaha daerah ini dengan cara wirausahawan muda di sini bisa bekerjasama dengan wirausahawan di provinsi lain," kata  Azwar.

SOURCE: http://regional.kompas.com/read/2012/06/24/12171418/Menpan.Jangan.Hanya.Berharap.Jadi.PNS

##################################################
Dahlan: Kalau Mau Sejahtera Jangan Jadi PNS

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengaku gerah mendapat kado "tuntutan" dari karyawannya. Bahkan, Dahlan menantang pegawainya agar jangan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS jika ingin sejahtera.

Saat itu, Dahlan Iskan mendapat curhat dari pegawainya. Umi, salah satu karyawan Kementerian BUMN di bidang sumber daya manusia (SDM), mengeluh karena kondisinya kurang sejahtera saat menjadi PNS. "Saya yakin Pak Dahlan sekarang lebih pusing daripada saya. Aan tetapi, kalau pemimpinnya sejahtera, seharusnya pegawainya juga harus ikut sejahtera. Kita, kan, sama-sama kerja, jadi juga harus sama-sama sejahteranya," kata Umi, saat perayaan ulang tahun ke-14 Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (16/4/2012).

Menanggapi hal tersebut, Dahlan Iskan pun menantang kepada pegawai-pegawainya yang baru masuk dan diangkat menjadi PNS di Kementerian BUMN. "Saya blak-blakan saja. Anda ini masih muda-muda. Pertimbangkan jadi pegawai negeri. Lebih baik pindah ke tempat lain (sektor swasta), yang sistem kerja kerasnya lebih bagus dan dihargai. Itu kalau mau sejahtera," kata Dahlan.

Selama ini tanggung jawab remunerasi, bonus, dan segala bentuk insentif menjadi kewenangan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan. Adapun Kementerian BUMN hanya menjadi pelaksana tugas dari setiap kementerian yang ada.

Dahlan juga mengaku hingga saat ini ada direktur utama yang mendapat gaji dari uang pribadinya. "Itu saya lakukan karena BUMN tersebut mau bangkrut. Nanti dia makan apa kalau perusahaannya bangkrut, dan pegawainya juga dikasih makan apa kalau tidak beroperasi," ungkapnya.

SOURCE: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/04/16/1603139/Dahlan.Kalau.Mau.Sejahtera.Jangan.Jadi.PNS 

##################################################
Kalau Mau Kaya, Jangan Jadi PNS
 
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menilai menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan, khususnya pejabat pemerintah, berpotensi melakukan korupsi.

"Kalau mau kaya, jangan jadi pegawai negeri sipil (PNS). PNS itu sifatnya mengabdi," kata Ismed saat Seminar Nasional BUMN dan Kampanye Antikorupsi di Auditorium Wisma Antara, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Artinya, kata Ismed, menjadi seorang PNS memang tidak digaji besar. Untuk bisa menjadi besar pun, seorang PNS harus memiliki tingkat jabatan yang tinggi. Untuk bisa memiliki jabatan tinggi pun tidak mudah. Konsekuensinya, karena tidak digaji besar dan kebutuhan terus meningkat, ada peluang untuk melakukan korupsi.

"Biar aman, biar tidak dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan jadi PNS. Lebih baik jadi wirausaha saja," tambahnya.

Terlebih lagi, sebut Ismed, pemerintah tahun depan ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen.  Untuk mencapai target itu, menurutnya, diperlukan paling sedikit 7.000 pengusaha.


SOURCE: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/11/1321439/Kalau.Mau.Kaya.Jangan.Jadi.PNS 

No comments:

Post a Comment