Amazon Deals

Sunday, August 11, 2013

Bacharuddin Jusuf Habibie, Habibie Factor and Crack Theory

Prof. Dr. -Ing.
Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden Indonesia ke-3
Masa jabatan
21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Wakil Presiden     Tidak ada,kosong
Didahului oleh     Soeharto
Digantikan oleh     Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden Indonesia ke-7
Masa jabatan
11 Maret 1998 – 21 Mei 1998
Presiden     Soeharto
Didahului oleh     Try Sutrisno
Digantikan oleh     Megawati Sukarnoputri
Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-1
Masa jabatan
29 Maret 1978 – 16 Maret 1998
Presiden     Soeharto
Didahului oleh     Tidak ada
Digantikan oleh     Rahardi Ramelan
Informasi pribadi
Lahir     25 Juni 1936 (umur 76)
Flag of the Netherlands.svg Parepare, Sulawesi Selatan, Hindia Belanda
Kebangsaan     Bendera Indonesia Indonesia
Bendera Jerman Jerman (Kehormatan)
Partai politik     Golkar
Suami/istri     Hasri Ainun Habibie
Anak     Ilham Akbar
Thareq Kemal
Alma mater     Institut Teknologi Bandung
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Profesi     Insinyur
Agama     Islam


Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 76 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.

Keluarga dan pendidikan

Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie adalah salah satu anak dari tujuh orang bersaudara.

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK Dago. Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingineur pada 1960 dan gelar doktor ingineur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.
Pekerjaan dan karier

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.
Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:

    Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
    Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
    Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
    Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

    UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
    UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
    UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR

    Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :

    Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum
    Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal
    Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
    Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain :

    Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
    Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
    Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
    Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
    Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
    Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
    Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
    Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
    Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
    Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
    Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
    Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

    Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
    Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
    Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
    Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
    Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
    Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
    Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat Dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.
“     Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.     ”

Masa Pascakepresidenan

Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center.

Publikasi
Karya Habibie

    Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka . Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986
    Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971
    Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965
    Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990
    Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968
    Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970
    Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969
    Detik-detik Yang Menentukan - Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 2006 (memoir mengenai peristiwa tahun 1998)

Mengenai Habibie

    Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, ,Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518
    Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66
    Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008

 





##################################################Random Progation Crack Theory by Bacharuddin Jusuf Habibie 
I think almost all the Indonesian people familiar figure on this one, he is known as an expert in aircraft once used to be the 3th President of the Republic Indonesia and now choose to live in Germany, Bacharuddin Jusuf Habibie, or better known as BJ Habibie. This time I would like to share one theory that he created while still active in the field of aircraft. In 1960 the development of aircraft technology has not been as quickly as now, the number of aircraft accident which occurred because of fatigue on the fuselage. Usually the critical points of this fatigue occurs at the connection between the wing and fuselage, or between the wing and engine mounting. Because these elements are continually experiencing strong shocks, both when you're taking off or landing. When taking off, unplugged receive air pressure (uplift) are great. When touched down this section also bear the blows of the fuselage. As a result exhaustion happen, and it was the beginning of cracks (crack). More and more cracks were more elongated and can be fatal dangerous, because the wing can be broken without warning. This leads to greater potential for fatigue. That's when BJ Habibie came to offer solutions. Was he who discovered how to crack propagation point it works, which became known as the theory of crack progression. With his theory, Habibie succeeded in calculating crack it in detail until the count of the atom. This not only can avoid the risk of plane crashes, but also make it easier and cheaper maintenance. The theory of crack progression or better known as Factor Habibie, the portion of the plane steel frames can be reduced and replaced by the dominance of aluminum in the body of the aircraft. And to reduce the weight of the aircraft without passengers and fuel weight to 10 percent of the weight konvesionalnya. Habibie factor also has a role in the development of merging technology airframe section by section. So that the cylindrical fuselage connection with the oval side of the wing can withstand air pressure when planes take off. So also in connection with the landing gear fuselage is much more robust so that it can withstand the load when the plane landed. Stabilization of Construction problem in the tail of this plane can be solved only in the Habibie period of 6 months only. Discoveries relating to the construction of aircraft known as the theory of Habibie, Habibie factor, and methods of Habibie. Random Progation Crack Theory by Bacharuddin Jusuf Habibie.


##################################################
Bacharuddin Jusuf Habibie
3rd President of Indonesia
In office
21 May 1998 – 20 October 1999
Vice President     none
Preceded by     Suharto
Succeeded by     Abdurrahman Wahid
7th Vice President of Indonesia
In office
10 March 1998 – 21 May 1998
President     Suharto
Preceded by     Try Sutrisno
Succeeded by     Megawati Sukarnoputri
Personal details
Born     25 June 1936 (age 76)
Pare-Pare, South Sulawesi, Dutch East Indies (now Indonesia)
Political party     Golongan Karya
Spouse(s)     Hasri Ainun Besari, (m. 1962-2010, her death)
Children     Ilham Akbar Habibie (b. 1963)
Thareq Kemal Habibie (b. 1967)
Alma mater     Bandung Institute of Technology (Mechanical Engineering 1954)
RWTH (B.E. 1955)
RWTH (Dr.-Ing. 1962)
Occupation     Engineer, Aviation Industrialist, Politician
Religion     Islam


Bacharuddin Jusuf Habibie About this sound pronunciation (help·info) (born 25 June 1936), also known B. J. Habibie, is a former politician of the State of Indonesia. His presidency (1998 - 1999) was the third and that of the shortest duration after independence.
Contents
By May 1998, problems including poverty had caused such discontent that Suharto's government fell into crisis. On May 13, the shooting of four students at Trisakti University in Jakart, caused extreme anger, which in turn led to widespread riots and lootings. There were now explicit calls for Suharto to step down as president of Indonesia.

Suharto responded by saying on May 19, 1998 that if he stepped down, the vice president would become president, and in a not too subtle jab at Habibie he added he was not sure whether the vice president could solve the problems facing the country.


After learning of Suharto's comments from television reports, Habibie discounted his mentor and became increasingly sympathetic to those who wanted Suharto to step down. While careful not to oppose him directly or support those who did, he left the president in little doubt that he saw himself as Suharto's legitimate successor.

Suharto, faced with dwindling civilian and military support, even among loyalists like Wiranto and Ginandjar Kartasasmita, resigned late on the evening of May 20, 1998.
The next morning, on May 21, 1998, Suharto publicly announced his resignation and Habibie was immediately sworn in as president. There were mixed reactions to Habibie's elevation to the presidency. Hard-line reformists saw him as an extension of Suharto's regime while moderate reformists saw him as leading a transitional government.

With the release of Suharto's 2006 book, Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Decisive Moments: Indonesia's Long Road Towards Democracy), there is speculation that Suharto had wanted Habibie to resign along with him.


In Javanese style, Suharto had subtly hinted at this intention. Habibie, despite being of Javanese descent, neither took the hint nor acquiesced. Because his intentions had been ignored, Suharto showed nothing but contempt for Habibie and never spoke to his former colleague again.
Cabinet

Habibie's cabinet, which was called the Development Reform Cabinet, employed many of those present in Suharto's last cabinet. However, to show his reformist intentions, Habibie included the United Development Party (PPP) member Hamzah Haz.
East Timor

Habibie opposed East Timorese Independence but did consider giving East Timor special autonomy.


In late 1998, John Howard, then Prime Minister of Australia advised Indonesia of a change in Australian foreign policy, to whit Australia would advocate a referendum in East Timor on independence within a decade. Wishing to avoid the impression that Indonesia ruled East Timor as a colony, Habibie surprised some by announcing that a referendum, offering a choice between special autonomy and independence, would be held in East Timor. ABRI opposed this decision.

On 30 August 1999, the referendum was held and the East Timorese people overwhelmingly chose Independence. However, the retreat of Indonesian troops from East Timor created the 1999 East Timorese crisis where many were killed.
Suharto's corruption charge

The MPR Special Session in November 1998 declared that an investigation should be made into corruption in Indonesia, focussing particularly on Suharto.

Habibie formed a special commission on corruption which, to the Reformasi, represented a gesture of good faith. The noted lawyer Adnan Buyung Nasution was invited to chair the investigation. The broad scope of the terms of reference Nasution suggested was unacceptable to Habibie, who then appointed Attorney General and loyalist, Andi Muhammad Ghalib.

On 9 December 1998, Suharto was questioned for three hours by Ghalib. The Habibie government declared that Suharto had gained his wealth through corruption.

A tape of a telephone conversation between Habibie and Ghalib was made public. It raised concerns about the veracity of the investigation.

The economy

Habibie's government stabilized the economy in the face of the Asian financial crisis and the chaos of the last few months of Suharto's presidency.
Social issues

Habibie's government began to make concilliatory gestures towards Chinese Indonesians who, because of their elite status, were targeted in the riots of 1998. In September 1998, Habibie issued a 'Presidential Instruction' forbidding use of the terms pribumi and non-pribumi to differentiate indigenous and non-indigenous Indonesians.

In May 1999, Habibie issued a further instruction directing that a display of an ID card would suffice as proof of Indonesian citenzenship, whereas previously, displaying a 'Letter of Evidence of Republic of Indonesia Citizenship' (SBKRI) was required. Although the Chinese Indonesian community was not mentioned specifically, it is clear these policies were targeted towards Chinese Indonesians who, in the Suharto years, were referred to as non-Pribumi and had to display the SBKRI to prove their Indonesian citizenship.
Education

When Habibie was State Minister for Research and Technology, he created the OFP (Overseas Fellowship Program), SMDP (Science and Manpower Development Program) and STAID (Science and Technology for Industrial Development). These three programs were to provide scholarships to thousands of students to continue their study for master’s and doctorate program in the United States, Europe, Japan, and other countries.
End of presidency

Although he had been viewed as leading a transitional government, Habibie seemed determined to continue as president. In May 1999, Golkar announced that Habibie would be their presidential candidate.

At the 1999 MPR General Session in October, Habibie delivered an accountability speech which was a report of what he had achieved during his presidency. Once this was completed, MPR members began voting to decide if they would accept or reject his speech. During this process, pro-reform members of Golkar broke with the ranks and voted against him, and his accountability speech was rejected by 355 votes to 322. Seeing that it would be inappropriate to press his candidacy for the presidency after having his accountability speech rejected, Habibie withdrew his nomination.
Post-presidency

Since relinquishing the presidency, he has spent more time in Germany than in Indonesia, however he has during Susilo Bambang Yudoyono's presidency been active both as a presidential adviser and through The Habibie Centre to ensure democratisation in Indonesia.

In September 2006, he released a book called Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Decisive Moments: Indonesia's Long Road Towards Democracy). The book recalled the events of May 1998 which led to his rise to the Presidency. In the book, he controversially accuses Lieutenant General Prabowo Subianto, Suharto's son-in-law (at that time) and the Kostrad Commander, of planning a coup d'état against him in May 1998.
Family

Habibie was married to Hasri Ainun Besari, a medical doctor, from 12 May 1962 until her death on 22 May 2010. The couple had two sons, Ilham Akbar Habibie and Thareq Kemal Habibie. B. J. Habibie's brother, Junus Effendi Habibie, was Indonesian ambassador to the Netherlands.
Early life

Habibie was born in Parepare, South Sulawesi Province to Abdul Jalil Habibie and R. A. Tuti Marini Puspowardojo. His father was an agriculturist from Gorontalo and his mother was a Javanese noblewoman from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. When he was 14 years old, Habibie's father died.
Studies and career in Germany

Following his father's death, Habibie continued his studies in Jakarta and then in 1955 moved to Germany.

In 1960, Habibie received a degree in engineering in Germany, giving him the title Diplom-Ingenieur. He remained in Germany as a research assistant under Hans Ebner at the Lehrstuhl und Institut für Leichtbau, RWTH Aachen to conduct research for his doctoral degree.

In 1962, Habibie returned to Indonesia for three months on sick leave. During this time, he was reacquainted with Hasri Ainun, the daughter of R. Mohamad Besari. Habibie had known Hasri Ainun in childhood, junior high school and in senior high school at SMA-Kristen, Bandung. The two married on 12th May, 1962, returning to Germany shortly afterwards. Habibie and his wife settled in Aachen for a short period before moving to Oberforstbach. In May 1963 they had a son, Ilham Akbar Habibie.

When Habibie's minimum wage salary forced him into part-time work, he found employment with the automotive marque Talbot, where he became an adviser. Habibie worked on two projects which received funding from Deutsche Bundesbahn.

Due to his work with Makosh, the head of train constructions offered his position to Habibie upon retirement three years later, but Habibie refused.

In 1965, Habibie delivered his thesis in aerospace engineering and received the grade of "very good" for his dissertation, giving him the title Doktor der Ingenieurwissenschaften. During the same year, he accepted Hans Ebner's offer to continue his research on Thermoelastisitas and work toward his Habilitation]], but he declined the offer to join RWTH as a professor per se. His thesis about light construction for supersonic or hypersonic states also attracted offers of employment from companies such as Boeing and Airbus, which Habibie again declined.

Habibie did accept a position with Messerschmitt-Bölkow-Blohm in Hamburg. There, he developed theories on thermodynamics, construction, and aerodynamics known as the Habibie Factor, Habibie Theorem, and Habibie Method, respectively.

Habibie's time in Europe may have contributed to his interest in Leica cameras.
Career in Indonesia

On his return to Indonesia in 1974, Habibie was made Chief Executive Officer of the new state-owned enterprise Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). (In 1985, PT. Nurtanio changed its name to Indonesian Aviation Industry and is now known as Indonesian Aerospace Inc. (Dirgantara)). By the 1980s, IPTN had grown considerably, specializing in the manufacture of helicopters and small passenger planes.

Habibie became a pilot, assisted in his training by A.B. Wolff, former chief of staff of the Dutch Air Force. In 1995, he flew an N-250 (dubbed Gatotkoco) commuter plane.

In developing Indonesia's aviation industry, he adopted an approach called "Begin at the End and End at the Beginning". In this method, elements such as basic research became the last things upon which to focus, whilst actual manufacturing of the planes was placed as the first objective.
Member of Golkar

In Suharto's regime, as was expected of senior government executives, Habibie became a member of the Golkar organisation. From 1993–199, he was a daily coordinator for the chairman of the executive board.
Vice presidency

In January 1998, after accepting nomination for a 7th term as President, Suharto announced the selection criteria for the nomination of a vice president. Suharto did not mention Habibie by name, but his suggestion that the next vice president should have a mastery of science and technology made it obvious he had Habibie in mind.

In that year, in the midst of the Asian Financial Crisis, this suggestion was received badly, causing the rupiah to fall. Despite this and protests (the former minister Emil Salim tried to nominate himself as vice president), Habibie was elected vice president in March 1998.


Presidency

Rise to office

By May 1998, problems including poverty had caused such discontent that Suharto's government fell into crisis. On May 13, the shooting of four students at Trisakti University in Jakart, caused extreme anger, which in turn led to widespread riots and lootings. There were now explicit calls for Suharto to step down as president of Indonesia.

Suharto responded by saying on May 19, 1998 that if he stepped down, the vice president would become president, and in a not too subtle jab at Habibie he added he was not sure whether the vice president could solve the problems facing the country.

After learning of Suharto's comments from television reports, Habibie discounted his mentor and became increasingly sympathetic to those who wanted Suharto to step down. While careful not to oppose him directly or support those who did, he left the president in little doubt that he saw himself as Suharto's legitimate successor.

Suharto, faced with dwindling civilian and military support, even among loyalists like Wiranto and Ginandjar Kartasasmita, resigned late on the evening of May 20, 1998.

The next morning, on May 21, 1998, Suharto publicly announced his resignation and Habibie was immediately sworn in as president. There were mixed reactions to Habibie's elevation to the presidency. Hard-line reformists saw him as an extension of Suharto's regime while moderate reformists saw him as leading a transitional government.

With the release of Suharto's 2006 book, Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Decisive Moments: Indonesia's Long Road Towards Democracy), there is speculation that Suharto had wanted Habibie to resign along with him.

In Javanese style, Suharto had subtly hinted at this intention. Habibie, despite being of Javanese descent, neither took the hint nor acquiesced. Because his intentions had been ignored, Suharto showed nothing but contempt for Habibie and never spoke to his former colleague again.
Cabinet

Habibie's cabinet, which was called the Development Reform Cabinet, employed many of those present in Suharto's last cabinet. However, to show his reformist intentions, Habibie included the United Development Party (PPP) member Hamzah Haz.
East Timor

Habibie opposed East Timorese Independence but did consider giving East Timor special autonomy.

In late 1998, John Howard, then Prime Minister of Australia advised Indonesia of a change in Australian foreign policy, to whit Australia would advocate a referendum in East Timor on independence within a decade. Wishing to avoid the impression that Indonesia ruled East Timor as a colony, Habibie surprised some by announcing that a referendum, offering a choice between special autonomy and independence, would be held in East Timor. ABRI opposed this decision.

On 30 August 1999, the referendum was held and the East Timorese people overwhelmingly chose Independence. However, the retreat of Indonesian troops from East Timor created the 1999 East Timorese crisis where many were killed.
Suharto's corruption charge

The MPR Special Session in November 1998 declared that an investigation should be made into corruption in Indonesia, focussing particularly on Suharto.

Habibie formed a special commission on corruption which, to the Reformasi, represented a gesture of good faith. The noted lawyer Adnan Buyung Nasution was invited to chair the investigation. The broad scope of the terms of reference Nasution suggested was unacceptable to Habibie, who then appointed Attorney General and loyalist, Andi Muhammad Ghalib.

On 9 December 1998, Suharto was questioned for three hours by Ghalib. The Habibie government declared that Suharto had gained his wealth through corruption.

A tape of a telephone conversation between Habibie and Ghalib was made public. It raised concerns about the veracity of the investigation.
The economy

Habibie's government stabilized the economy in the face of the Asian financial crisis and the chaos of the last few months of Suharto's presidency.
Social issues

Habibie's government began to make concilliatory gestures towards Chinese Indonesians who, because of their elite status, were targeted in the riots of 1998. In September 1998, Habibie issued a 'Presidential Instruction' forbidding use of the terms pribumi and non-pribumi to differentiate indigenous and non-indigenous Indonesians.

In May 1999, Habibie issued a further instruction directing that a display of an ID card would suffice as proof of Indonesian citenzenship, whereas previously, displaying a 'Letter of Evidence of Republic of Indonesia Citizenship' (SBKRI) was required. Although the Chinese Indonesian community was not mentioned specifically, it is clear these policies were targeted towards Chinese Indonesians who, in the Suharto years, were referred to as non-Pribumi and had to display the SBKRI to prove their Indonesian citizenship.
Education

When Habibie was State Minister for Research and Technology, he created the OFP (Overseas Fellowship Program), SMDP (Science and Manpower Development Program) and STAID (Science and Technology for Industrial Development). These three programs were to provide scholarships to thousands of students to continue their study for master’s and doctorate program in the United States, Europe, Japan, and other countries.
End of presidency

Although he had been viewed as leading a transitional government, Habibie seemed determined to continue as president. In May 1999, Golkar announced that Habibie would be their presidential candidate.

At the 1999 MPR General Session in October, Habibie delivered an accountability speech which was a report of what he had achieved during his presidency. Once this was completed, MPR members began voting to decide if they would accept or reject his speech. During this process, pro-reform members of Golkar broke with the ranks and voted against him, and his accountability speech was rejected by 355 votes to 322. Seeing that it would be inappropriate to press his candidacy for the presidency after having his accountability speech rejected, Habibie withdrew his nomination.
Post-presidency

Since relinquishing the presidency, he has spent more time in Germany than in Indonesia, however he has during Susilo Bambang Yudoyono's presidency been active both as a presidential adviser and through The Habibie Centre to ensure democratisation in Indonesia.

In September 2006, he released a book called Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Decisive Moments: Indonesia's Long Road Towards Democracy). The book recalled the events of May 1998 which led to his rise to the Presidency. In the book, he controversially accuses Lieutenant General Prabowo Subianto, Suharto's son-in-law (at that time) and the Kostrad Commander, of planning a coup d'état against him in May 1998.
Family

Habibie was married to Hasri Ainun Besari, a medical doctor, from 12 May 1962 until her death on 22 May 2010. The couple had two sons, Ilham Akbar Habibie and Thareq Kemal Habibie. B. J. Habibie's brother, Junus Effendi Habibie, was Indonesian ambassador to the Netherlands.





################################################## 
Kunjungan BJ Habibie ke Kantor Manajemen Garuda Indonesia
 
Pada usianya 74 tahun, mantan Presiden RI, BJ Habibie secara mendadak mengunjungi fasilitas Garuda Indonesia didampingi oleh putra sulung, Ilham Habibie dan keponakannya(?), Adri Subono, juragan Java Musikindo.
Kunjungan beliau dan rombongan disambut oleh President & CEO, Bapak Emirsyah Satar disertai seluruh Direksi dan para VP serta Area Manager yang sedang berada di Jakarta.
Dalam kunjungan ini, diputar video mengenai Garuda Indonesia Experience dan presentasi perjalanan kinerja Garuda Indonesia sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 menuju Quantum Leap.
Sebagai “balasan” pak Habibie memutarkan video tentang penerbangan perdana N250 di landasan bandara Husein Sastranegara, IPTN Bandung tahun 1995 (tujuh belas tahun yang lalu!).
Entah, apa pasalnya dengan memutar video ini?
Video N250 bernama Gatotkaca terlihat roll-out kemudian tinggal landas secara mulus di-escort oleh satu pesawat latih dan sebuah pesawat N235. Pesawat N20 jenis Turboprop dan teknologi glass cockpit dengan kapasitas 50 penumpang terus mengudara di angkasa Bandung.
Dalam video tsb, tampak para hadirin yang menyaksikan di pelataran parkir, antara lain Presiden RI Bapak Soeharto dan ibu, Wapres RI bapak Soedarmono, para Menteri dan para pejabat teras Indonesia serta para teknisi IPTN. Semua bertepuk tangan dan mengumbar senyum kebanggaan atas keberhasilan kinerja N250. Bapak Presiden kemudian berbincang melalui radio komunikasi dengan pilot N250 yang di udara, terlihat pak Habibie mencoba mendekatkan telinganya di headset yang dipergunakan oleh Presiden Soeharto karena ingin ikut mendengar dengan pilot N250.
N250 sang Gatotkaca kembali pangkalan setelah melakukan pendaratan mulus di landasan.
Di hadapan kami, BJ Habibie yang berusia 74 tahun menyampaikan cerita yang lebih kurang sbb:
“Dik, anda tahu, saya ini lulus SMA tahun 1954!” beliau membuka pembicaraan dengan gayanya yang khas penuh semangat dan memanggil semua hadirin dengan kata “Dik” kemudian secara lancar beliau melanjutkan, “Presiden Soekarno, Bapak Proklamator RI, orator paling unggul, itu sebenarnya memiliki visi yang luar biasa cemerlang! Ia adalah Penyambung Lidah Rakyat! Ia tahu persis sebagai Insinyur. Indonesia dengan geografis ribuan pulau, memerlukan penguasaan Teknologi yang berwawasan nasional yakni Teknologi Maritim dan Teknologi Dirgantara. Kala itu, tak ada ITB dan tak ada UI. Para pelajar SMA unggulan berbondong-bondong disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke luar negeri untuk menimba ilmu teknologi Maritim dan teknologi dirgantara. Saya adalah rombongan kedua diantara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Pendidikan kami di luar negeri itu bukan pendidikan kursus kilat tapi sekolah bertahun-tahun sambil bekerja praktek. Sejak awal saya hanya tertarik dengan ‘how to build commercial aircraft’ bagi Indonesia. Jadi sebenarnya Pak Soeharto, Presiden RI kedua hanya melanjutkan saja program itu, beliau juga bukan pencetus ide penerapan ‘teknologi’ berwawasan nasional di Indonesia. Lantas kita bangun perusahaan-perusahaan strategis, ada PT PAL dan salah satunya adalah IPTN.”
Sekarang Dik, anda semua lihat sendiri, N250 itu bukan pesawat asal-asalan dibikin! Pesawat itu sudah terbang tanpa mengalami ‘Dutch Roll’ (istilah penerbangan untuk pesawat yang ‘oleng’) berlebihan, tenologi pesawat itu sangat canggih dan dipersiapkan untuk 30 tahun kedepan, diperlukan waktu 5 tahun untuk melengkapi desain awal, satu-satunya pesawat turboprop di dunia yang mempergunakan teknologi ‘Fly by Wire’ bahkan sampai hari ini. Rakyat dan negara kita ini membutuhkan itu! Pesawat itu sudah terbang 900 jam (saya lupa persisnya 900 atau 1900 jam) dan selangkah lagi masuk program sertifikasi FAA. IPTN membangun khusus pabrik pesawat N250 di Amerika dan Eropa untuk pasar negara-negara itu.Namun, orang Indonesia selalu saja gemar bersikap sinis dan mengejek diri sendiri ‘apa mungkin orang Indonesia bikin pesawat terbang?’
Tiba-tiba, Presiden memutuskan agar IPTN ditutup dan begitu pula dengan industri strategis lainnya.
“Dik tahu, di dunia ini hanya 3 negara yang menutup industri strategisnya, satu Jerman karena trauma dengan Nazi, lalu Cina (?) dan Indonesia!
“Sekarang, semua tenaga ahli teknologi Indonesia terpaksa diusir dari negeri sendiri dan mereka bertebaran di berbagai negara, khususnya pabrik pesawat di Bazil, Canada, Amerika dan Eropa.
Hati siapa yang tidak sakit menyaksikan itu semua??!
Saya bilang ke Presiden, kasih saya uang 500 juta Dollar dan N250 akan menjadi pesawat yang terhebat yang mengalahkan ATR, Bombardier, Dornier, Embraer dll dan kita tak perlu tergantung dengan negara manapun.
Tapi keputusan telah diambil dan para karyawan IPTN yang berjumlah 16 ribu harus mengais rejeki di negeri orang dan gilanya lagi kita yang beli pesawat negara mereka!”
Pak Habibie menghela nafas,
Ini pandangan saya mengenai cerita pak Habibie di atas;
“Sekitar tahun 1995, saya ditugaskan oleh Manager Operasi (JKTOF) kala itu, Capt. Susatyawanto untuk masuk sebagai salah satu anggota tim Airline Working Group di IPTN dalam kaitan produksi pesawat jet sekelas B737 yang dikenal sebagai N2130 (kapasitas 130 penumpang). Saya bersyukur, akhirnya ditunjuk sebagai Co-Chairman Preliminary Flight Deck Design N2130 yang langsung bekerja dibawah kepala proyek N2130 adalah Ilham Habibie. Kala itu N250 sedang uji coba terus-menerus oleh penerbang test pilot (almarhum) Erwin. Saya turut mendesain rancang-bangun kokpit N2130 yang serba canggih berdasarkan pengetahuan teknis saat menerbangkan McDonnel Douglas MD11. Kokpit N2130 akan menjadi mirip MD11 dan merupakan kokpit pesawat pertama di dunia yang mempergunakan LCD pada panel instrumen (bukan CRT sebagaimana kita lihat sekarang yang ada di pesawat B737NG). Sebagian besar fungsi tampilan layar di kokpit juga mempergunakan “track ball atau touch pad” sebagaimana kita lihat di laptop. N2130 juga merupakan pesawat jet single aisle dengan head room yang sangat besar yang memungkinkan penumpang memasuki tempat duduk tanpa perlu membungkukkan badan. Selain high speed sub-sonic, N2130 juga sangat efisien bahan bakar karena mempergunakan winglet, jauh sebelum winglet dipergunakan di beberapa pesawat generasi masa kini.
Saya juga pernah menguji coba simulator N250 yang masih prototipe pertama.
N2130 narrow body jet engine dan N250 twin turboprop, keduanya sangat handal dan canggih kala itu, bahkan hingga kini.
Lamunan saya ini, berkecamuk di dalam kepala manakala pak Habibie bercerita soal N250, saya memiliki kekecewaan yang yang sama dengan beliau, seandainya N2130 benar-benar lahir, kita tak perlu susah-susah membeli B737 atau Airbus 320.
***
Pak Habibie melanjutkan pembicaraannya,
“Hal yang sama terjadi pada prototipe pesawat jet twin engines narrow body, itu saya tunjuk Ilham sebagai Kepala Proyek N2130. Ia bukan karena anak Habibie, tapi Ilham ini memang sekolah khusus mengenai manufakturing pesawat terbang, kalau saya sebenarnya hanya ahli dalam bidang metalurgi pesawat terbang. Kalau saja N2130 diteruskan, kita semua tak perlu tergantung dari Boeing dan Airbus untuk membangun jembatan udara di Indonesia”.
“Dik, dalam industri apapun kuncinya itu hanya satu QCD,
Q itu Quality, Dik, anda harus buat segala sesuatunya berkualitas tinggi dan konsisten? C itu Cost, Dik, tekan harga serendah mungkin agar mampu bersaing dengan produsen sejenis? D itu Delivery, biasakan semua produksi dan outcome berkualitas tinggi dengan biaya paling efisien dan disampaikan tepat waktu!Itu saja!”
Pak Habibie melanjutkan penjelasan tentang QCD sbb:
“Kalau saya upamakan, Q itu nilainya 1, C nilainya juga 1 lantas D nilainya 1 pula, jika dijumlah maka menjadi 3. Tapi cara kerja QCD tidak begitu Dik, organisasi itu bekerja saling sinergi sehingga yang namanya QCD itu bisa menjadi 300 atau 3000 atau bahkan 30.000 sangat tergantung bagaimana anda semua mengerjakannya, bekerjanya harus pakai hati Dik.”
Tiba-tiba, pak Habibie seperti merenung sejenak mengingat-ingat sesuatu.
“Dik, saya ini memulai segala sesuatunya dari bawah, sampai saya ditunjuk menjadi Wakil Dirut perusahaan terkemuka di Jerman dan akhirnya menjadi Presiden RI, itu semua bukan kejadian tiba-tiba. Selama 48 tahun saya tidak pernah dipisahkan dengan Ainun, ibu Ainun istri saya. Ia ikuti kemana saja saya pergi dengan penuh kasih sayang dan rasa sabar. Dik, kalian barangkali sudah biasa hidup terpisah dengan istri, you pergi dinas dan istri di rumah, tapi tidak dengan saya. Gini ya, saya mau kasih informasi. Saya ini baru tahu bahwa ibu Ainun mengidap kanker hanya 3 hari sebelumnya, tak pernah ada tanda-tanda dan tak pernah ada keluhan keluar dari ibu.”
Pak Habibie menghela nafas panjang dan tampak sekali ia sangat emosional serta mengalami luka hati yang mendalam. Seisi ruangan hening dan turut serta larut dalam emosi kepedihan pak Habibie, apalagi aku tanpa terasa air mata mulai menggenang.
Dengan suara bergetar dan setengah terisak pak Habibie melanjutkan,
“Dik, kalian tau? 2 minggu setelah ditinggalkan ibu, suatu hari, saya pakai piyama tanpa alas kaki dan berjalan mondar- mandir di ruang keluarga sendirian sambil memanggil-manggil nama ibu,
Ainun……… Ainun …………….. Ainun …………..
saya mencari ibu di semua sudut rumah.
Para dokter yang melihat perkembangan saya sepeninggal ibu berpendapat ‘Habibie bisa mati dalam waktu 3 bulan jika terus begini? ’ mereka bilang ‘Kita (para dokter) harus tolong Habibie’.
Para Dokter dari Jerman dan Indonesia berkumpul lalu saya diberinya 3 pilihan;
Pertama, saya harus dirawat, diberi obat khusus sampai saya dapat mandiri meneruskan hidup. Artinya saya ini gila dan harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa!
Opsi kedua, para dokter akan mengunjungi saya di rumah, saya harus berkonsultasi terus-menerus dengan mereka dan saya harus mengkonsumsi obat khusus. Sama saja, artinya saya sudah gila dan harus diawasi terus.
Opsi ketiga, saya disuruh mereka untuk menuliskan apa saja mengenai Ainun, anggaplah saya bercerita dengan Ainun seolah ibu masih hidup.
Saya pilih opsi yang ketiga.”
Tiba-tiba, pak Habibie seperti teringat sesuatu (kita yang biasa mendengarkan beliau juga pasti maklum bahwa gaya bicara pak Habibie seperti meloncat kesana-kemari dan kadang terputus karena proses berpikir beliau sepertinya lebih cepat dibandingkan kecepatan berbicara dalam menyampaikan sesuatu),  ia melanjutkan pembicaraannya;
“Dik, hari ini persis 600 hari saya ditinggal Ainun dan hari ini persis 597 hari Garuda Indonesia menjemput dan memulangkan ibu Ainun dari Jerman ke tanah air Indonesia.
Saya tidak mau menyampaikan ucapan terima kasih melalui surat, saya menunggu hari baik, berminggu-minggu dan berbulan-bulan untuk mencari momen yang tepat guna menyampaikan isi hati saya. Hari ini didampingi anak saya Ilham dan keponakan saya, Adri maka saya, Habibie atas nama seluruh keluarga besar Habibie mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, kalian, Garuda Indonesia telah mengirimkan sebuah Boeing B747-400 untuk menjemput kami di Jerman dan memulangkan ibu Ainun ke tanah air bahkan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan. Sungguh suatu kehormatan besar bagi kami sekeluarga. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Garuda Indonesia”
Seluruh hadirin terhenyak dan saya tak kuasa lagi membendung air mata.
Setelah jeda beberapa waktu, pak Habibie melanjutkan pembicaraannya;
“Dik, sebegitu banyak ungkapan isi hati kepada Ainun, lalu beberapa kerabat menyarankan agar semua tulisan saya dibukukan saja, dan saya menyetujui.
Buku itu sebenarnya bercerita tentang jalinan kasih antara dua anak manusia. Tak ada unsur kesukuan, agama, atau ras tertentu. Isi buku ini sangat universal, dengan muatan budaya nasional Indonesia. Sekarang buku ini atas permintaan banyak orang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa, antara lain Inggris, Arab, Jepang.(saya lupa persisnya, namun pak Habibie menyebut 4 atau 5 bahasa asing).Sayangnya buku ini hanya dijual di satu toko buku (pak Habibie menyebut nama satu toko buku besar), sudah dicetak 75.000 eksemplar dan langsung habis. Banyak orang yang ingin membaca buku ini tapi tak tahu dimana belinya. Beberapa orang di daerah di luar kota besar di Indonesia juga mengeluhkan dimana bisa beli buku ini di kota mereka.
Dik, asal ‘you’ tahu, semua uang hasil penjualan buku ini tak satu rupiahpun untuk memperkaya Habibie atau keluarga Habibie. Semua uang hasil penjualan buku ini dimasukkan ke rekening Yayasan yang dibentuk oleh saya dan ibu Ainun untuk menyantuni orang cacat, salah satunya adalah para penyandang tuna netra. Kasihan mereka ini sesungguhnya bisa bekerja dengan nyaman jika bisa melihat.
Saya berikan diskon 30% bagi pembeli buku yang jumlah besar bahkan saya tambahkan lagi diskon 10% bagi mereka karena saya tahu, mereka membeli banyak buku pasti untuk dijual kembali ke yang lain.
Sekali lagi, buku ini kisah kasih universal anak manusia dari sejak tidak punya apa-apa sampai menjadi Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara. Isinya sangat inspiratif!”
(pada kesempatan ini pak Habibie meminta sesuatu dari Garuda Indonesia namun tidak saya tuliskan di sini mengingat hal ini masalah kedinasan).
Saya menuliskan kembali pertemuan pak BJ Habibie dengan jajaran Garuda Indonesia karena banyak kisah inspiratif dari obrolan tersebut yang barangkali berguna bagi siapapun yang tidak sempat menghadiri pertemuan tsb. Sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan penulisan disana-sini karena tulisan ini disusun berdasarkan ingatan tanpa catatan maupun rekaman apapun.
Jakarta, 12 Januari 2012
Salam,
Capt. Novianto Herupratomo
 
Capt Sumarwoto, Prof Dr BJ Habbie, Capt Erwin Danuwinata (alm)
N 250 GATOTKACA Tipe Transpor Sipil Produsen IPTN/PT Dirgantara Indonesia Perancang IPTN Terbang perdana 10 Agustus 1995 Diperkenalkan 1989 Status prototipe Jumlah produksi 2 (1 sudah terbang , 1 belum selesai)
 
Gatotkoco ; Name sign untuk N250 PA1 (Gatotkoco)
 
Berat dan Dimensi Rentang Sayap : 28 meter Panjang badan pesawat : 26,30 meter Tinggi : 8,37 meter Berat kosong : 13.665 kg Berat maksimum saat take-off (lepas landas) : 22.000 kg
 
Foto dari Kiri kekanan dengan menggunakan pesawat Sokogaleb buatan Yugoslavia (Alm Capt Erwin Danuwinata dan Capt Sumarwoto


SOURCE: http://brosurkilat.com

http://en.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie
http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie
http://www.dwina.net/2010/12/random-progation-crack-theory-by.html

No comments:

Post a Comment